Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok Kemenko Perekonomian.

Bela Pemda Lamban Serap APBD, Airlangga: Karena Kasus Pandemi Sudah Melandai

Andhika Prasetyo • 01 Desember 2022 14:00
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan mengapa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah (pemda) masih sangat rendah. Ia menyebut ada sejumlah persoalan pada penetapan alokasi belanja.
 
Sedianya, pada tahun ini ada banyak pengeluaran yang ditujukan untuk penanganan covid-19. Namun pada kenyataannya, pandemi sudah semakin melandai sehingga anggaran tidak terserap.
 
"Salah satu kendalanya kemarin itu kan ada alokasi untuk penanganan covid-19 tapi sekarang relatif sudah bisa lebih tertangani," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.

Sebagai gantinya, ia mengatakan dana tersebut akan dialihkan kepada program penanganan inflasi, utamanya untuk subsidi biaya transportasi.
 
"Kita minta alihkan untuk program lain termasuk penanganan inflasi, untuk subsidi transportasi sehingga angka inflasi tidak meningkat," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.
 
Ia optimistis serapan anggaran bisa dimaksimalkan pada satu bulan terakhir di 2022. "Nanti kita akan dorong terus daerah. Kalau masih rendah tentu untuk tahun depan bisa dikurangi (anggarannya). Nanti kita lihat," tandas Airlangga.
 
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur seluruh kepala daerah karena lambat dalam menyerap APBD. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir November 2022, dana APBD yang mengendap di bank masih sebesar Rp278 triliun.
 
Baca juga: APBD Mengendap di Bank, Presiden Tegur Kepala Daerah

 
Angka itu lebih besar dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Di 2021, pada akhir Oktober, uang daerah di bank tercatat hanya Rp226 triliun.
 
"Saya ingatkan, kita ini mencari uang, investasi, dari luar negeri supaya perputaran uang di dalam negeri meningkat. Tetapi nyatanya uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah justru tidak dipakai," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 di Jakarta, Rabu, 30 November 2022.
 
Ia sangat menyayangkan lambannya pergerakan pemda dalam membelanjakan uang negara. Padahal, jika diserap secara cepat, itu akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing.
 
"Rp278 triliun itu gede banget, besar sekali. Kalau ini cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan, memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah," tutur mantan Wali Kota Surakarta itu.
 
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan