Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung strategi tersebut. Saat ini Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan sejumlah kebijakan khususnya di bidang perekonomian yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi atau Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK).
Hal itu melalui kebijakan satu peta (one map policy), perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, serta tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan dan kesehatan. Terkait dengan Kebijakan Satu Peta, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian yang terukur sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan.
Kemudian turut membantu penyelesaian konflik tumpang tindih penguasaan lahan, termasuk izin-izin diatasnya. Aksi PK selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, sejalan dengan hasil pertemuan petinggi dalam ajang G20 yaitu transformasi ekonomi berbasis digital.
| Baca: Pemerintah Dorong Eksekusi Komitmen dan Kerja Sama dari Presidensi G-20 |
"Transformasi digital diharapkan bisa mempersempit peluang terjadinya korupsi, dan pemerintah terus mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup e-planning, e-procurement, e-budgeting, dan e-services," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari keterangan tertulisnnya, Rabu, 21 Desember 2022.
Airlangga mengatakan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah memberikan hasil yang positif. Global E-Government Development Index Indonesia mengalami peningkatan, di mana pada 2022 berada di peringkat 77, meningkat dibandingkan dengan 2020 di peringkat 88.
Lebih lanjut, terkait perbaikan integrasi data ekspor dan impor pada komoditas pangan dan kesehatan, diharapkan dapat menyediakan dan memanfaatkan data ketersediaan nasional, data konsumsi nasional, dan data realisasi impor yang valid, dapat diandalkan, dan terkonfirmasi dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) pada sektor pangan strategis.
"Yaitu bawang putih, gula, jagung, beras, daging, garam, serta kesehatan yaitu alat kesehatan dan vaksin sebagai basis pengambilan kebijakan pemerintah," pungkasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
