Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Antara/Bayu Pratama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Antara/Bayu Pratama.

Pemerintah Rogoh Kocek Dalam Buat Bansos, Menkeu: Masih Banyak yang Rentan!

Antara • 03 Januari 2024 12:44
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membukukan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) atau bantuan sosial (bansos) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp443,4 triliun.
 
"Belanja terbesar lainnya yang untuk masyarakat langsung adalah belanja perlindungan sosial sebesar Rp443,4 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, dikutip Rabu, 3 Januari 2024.
 
Sri Mulyani mengaku, belanja untuk perlinsos selama lima tahun terakhir terbilang sangat besar, terutama sejak terjadi pandemi covid-19.
 
Pada 2020, misalnya, realisasi anggaran perlinsos tercatat sebesar Rp498 triliun. Kemudian, realisasinya sebesar Rp468,2 triliun pada 2021 dan Rp460,6 triliun pada 2022.
 
Nilai-nilai tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi 2019, yakni periode sebelum covid-19, yang tercatat sebesar Rp308,4 triliun. "Jadi, ini naik lebih dari Rp140 triliun dari sebelum precovid," kata Sri Mulyani.
 
Bendahara Negara itu menambahkan, belanja perlinsos sengaja dijaga pada level yang cukup tinggi, karena masyarakat rentan belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi covid-19.
 
Terlebih, sepanjang 2023, masyarakat juga menghadapi dinamika dari harga komoditas, utamanya komoditas beras. "Makanya kita melakukan beberapa penebalan bantuan sosial," kata Menkeu.
 
Baca juga: Jika Ada Anggaran, Jokowi Janjikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

 Disalurkan lewat BPP dan TKD
 
Sri Mulyani menjelaskan, kinerja anggaran perlinsos dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) serta transfer ke daerah (TKD).
 
BPP disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp159,6 triliun, serta belanja non-K/L Rp269,1 triliun.
 
Belanja K/L di antaranya untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp28,1 triliun, bantuan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM senilai Rp44,5 triliun, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM sebesar Rp7,5 triliun.
 
Sementara belanja non-K/L digunakan untuk subsidi BBM Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp7,8 triliun.
 
Adapun penyaluran melalui TKD digunakan untuk pemberian BLT desa emilia Rp10,4 triliun yang disalurkan kepada 2,9 juta keluarga.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan