Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan, rencana pemerintah itu sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Mengoptimalisasi potensi keuntungan negara itu, menurutnya, tak dibatasi pada periode pemerintahan tertentu. Selagi ada jalan yang dapat ditempuh, maka itu diambil oleh pengambil kebijakan.
"Sesuai dengan koridor regulasi UU 3/2020. Sepanjang menguntungkan bagi negara dan terjadi nilai tambah di dalam negeri, maka seharusnya tidak dilihat dari batasan masa periode pemerintahan Presiden," kata Yuliot saat dihubungi, dikutip Minggu, 30 April 2023.
Salah satu pertimbangan pemerintah menambah saham di PTFI ialah potensi produksi tambang yang masih dapat dioptimalisasi dan dinikmati hasilnya oleh negara. Apalagi PTFI juga telah mengidentifikasi potensi sumber daya mineral di tambang Grasberg masih dapat dimonetisasi melampaui 2041, tahun dengan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI berakhir.
Produksi konsentrat capai 3 juta ton/tahun
Adapun produksi konsentrat PTFI per tahun mencapai tiga juta ton, 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisanya 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru yang tengah dibangun. Pemerintah memperkirakan produksi konsentrat itu akan habis pada 2035. Karenanya, di lain sisi, perpanjangan IUPK PTFI juga diperlukan.
Penambahan saham pemerintah sebesar 10 persen menjadi salah satu syarat yang diajukan pemerintah bila PTFI ingin memperpanjang IUPK. Selain itu, pemerintah juga meminta agar PTFI membangun pabrik pengolahan (smelter) di Papua, alih-alih hanya membangunnya di Gresik.
Yuliot mengatakan, syarat yang diminta pemerintah itu dinilai rasional demi kepentingan negara. Itu juga menurutnya akan sejalan dengan agenda hilirisasi yang dijalankan pemerintah.
"(Dasar pertimbangannya) keberlangsungan investasi yang sudah berjalan dan program hilirisasi pembangunan smelter di Gresik dan di Papua," tuturnya.
| Baca juga: 2 Hal Ini Jadi Kunci Percepatan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik, Apa Saja Tuh? |
Pemerintah raup Rp150 triliun dari Freeport
Saat ini kepemilikan saham pemerintah di PTFI mencapai 51,23 persen. Sementara valuasi PTFI berkisar USD20 miliar. Sehingga, Pemerintah Indonesia sedianya telah mengantongi sekitar USD10 miliar atau sekitar Rp150 triliun melalui pemilikan saham di PTFI.
Bila penambahan saham dilakukan, maka nilai valuasi PTFI yang dikantongi pemerintah akan jauh lebih besar. Pengambil kebijakan juga mengupayakan agar pembelian penambahan saham hingga 10 persen itu tak memakan biaya yang besar.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
