Sebab, ada kekhawatiran dengan adanya pembatasan jumlah nominal, nasabah masih memiliki ruang untuk menghindari pajak dengan memecah saldo atau account rekening.
Ani memandang sah-sah saja jika masyarakat ingin menghindari pajak. Menurut dirinya itu adalah pilihan masyarakat. Namun, Ditjen Pajak memiliki tugas konstitusi untuk mengumpulkan pajak. Ani menegaskan, DJP tidak berusaha menakut-nakuti. DJP hanya mengingatkan, jika belum bayar pajak maka bayar lah.
"Sekarang ini, kalau DJP menilai saya (Ani) belum bayar pajak, dia akan tetap bisa meminta data ke bank. Jadi meski Anda pecah-pecah dan kami harus memeriksa, kami akan tetap bisa meminta data ke perbankan," kata Ani dalam konferensi pers di kantor DJP Pusat, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Jumat 9 Juni 2017.
Baca: LPS Pastikan Nasabah Tidak Pecah Saldo Rekening
Lagi pula, Ani hampir yakin sebagian besar yang masuk dalam kategori treshold sebenarnya termasuk yang taat pajak karena sudah melaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Namun memang, tentunya masih ada juga wajib pajak yang belum lapor dalam SPT. Hal tersebut bisa dilihat dari deklarasi harta di program tax amnesty.
"Saya hampir yakin bahwa masyarakat Indonesia banyak yang berfikir positif," tegas Ani.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan, baik yang saldo yang dipecah dengan akun yang sama ataupun dengan nama yang dan rekening berbeda, Ditjen Pajak akan tetap bisa mendeteksinya.
"Bisa dong, kamu punya rekening, kamu pecah di bank A,B,C, nama kamu kan, alamatnya sama kan, ya tetap kena. Atau kalau kamu mengatasnamakan saya (direkening), kalau saya dicecar orang pajak, masa iya saya tidak mengaku. Jadi pasti ketemu," jelas Ken.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
