Jokowi juga meminta anggaran untuk social safety net seperti batuan sosial. Lalu, pemberian insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Sehingga bisa berproduksi dan terhindar dari PHK," kata Jokowi dalam rapat terbatas terkait kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi dampak covid-19 di Istana Bogor, Jumat, 20 Maret 2020.
Jokowi juga memerintahkan seluruh menteri dan pemda memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Misalnya, perjalanan dinas, rapat-rapat di luar kota, dan belanja barang yang tidak penting.
(Baca: Pemerintah Realokasi Rp27 Triliun untuk Penanganan Korona)
"Saya minta dipangkas, saya perintahkan kepada baik di kementerian, pemda, gubernur, bupati, wali kota melakukan hal yang sama, daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita terutama rakyat kecil," tegas dia.
Anggaran juga harus difokuskan untuk program langsung kepada masyarakat. Seperti, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sembako.
"Rastra semua, segera diimplementasikan seawal mungkin. Kartu prakerja harus segera cepat dimulai. Ini juga selain untuk memberikan skilling dan upsklling juga untuk mengatasi hal berkaitan PHK," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
