Dikutip dari berbagai sumber yang dirangkum Medcom.id, utang jenis pinjaman adalah pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman dalam negeri atau luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar dengan persyaratan tertentu.
Selain dalam bentuk pinjaman, utang negara juga berbentuk SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN atau obligasi pemerintah merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.
Sedangkan SBSN diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Jenis SBSN terdiri dari SBSN Domestik dan SBSN Internasional.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga akhir November 2022 utang Pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp7.554,2 triliun. Utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp6.697,83 triliun dan pinjaman senilai Rp856,42 triliun, yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp17,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp838,90 triliun.
Kenapa harus berutang?
Dalam menjalankan anggaran fiskal, terdapat opsi surplus, defisit, dan berimbang. Ketiga opsi tersebut dipilih berdasarkan pendapatan pemerintah yang kurang (defisit), pendapatan pemerintah berlebih (surplus), maupun pendapatan negara yang sama dari belanja pemerintah (berimbang).
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, anggaran fiskal Pemerintah Indonesia per Desember 2022 tercatat defisit sebesar Rp464,3 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari target Perpres 98/2022 yaitu Rp868 triliun di APBN 2022 awal dan Perpres 98/2022 yang senilai Rp840,2 triliun.
Dalam defisit fiskal, pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dinilai lebih kecil dari pengeluaran. Oleh sebab itu, sumber pendapatan utama pemerintah adalah dari pajak. Karena pemerintah tidak mampu mencukupi pendapatan dari pajak karena dapat membebani masyarakat dan membutuhkan proses yang panjang dan rumit, maka pilihan yang dapat diambil adalah berutang.
| Baca juga: Update! Indonesia Masih Punya Utang Rp5.899 Triliun |
Pemerintah ajak masyarakat biayai pembangunan
Dikutip dari laman Instagram terverifikasi Kemenkeu @kemenkeuri, pemerintah mengajak masyarakat untuk turut serta membantu membiayai pembangunan negara lewat pembelian SBN.
"SBN ini contohnya investasi SBR (Savings Bond Ritel) atau sukuk yang biasa Temankeu beli. Artinya, Temankeu berinvestasi ke negara. Pasti untung, dan dijamin oleh negara," jelas Kemenkeu.
Porsi SBN yang mendominasi utang negara (mencapai 88,97 persen dari total utang negara), menggambarkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan dan peran masyarakat dalam pembangunan yang minim risiko.
"Yang jelas, semua utang yang dikelola itu sudah direncanakan sejak awal penyusunan APBN. Jadi terukur seberapa dana yang dibutuhkan, bagaimana bayar cicilannya, dan yang pasti sesuai dengan kemampuan bayar," tegasnya.
| Baca juga: Jangan Bisanya Cuma Nyinyir, Ayo Ikut Bantu Negara Lewat Investasi di SBN Ritel! |
Utang negara bayarnya pakai apa?
Kemenkeu menjelaskan, utang negara dibayar menggunakan pendapatan negara. Meskipun negara memiliki utang luar negeri yang pembayarannya bisa bengkak seiring gejolak nilai tukar dan inflasi, namun struktur utang luar negeri tersebut dipastikan sehat.
Bank Indonesia menegaskan, struktur utang luar negeri Indonesia yang sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Utang luar negeri Indonesia pada November 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,7 persen.
Selain itu, struktur rasio utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh rasio utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh rasio utang luar negeri berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,0 persen dari total rasio utang luar negeri.
Selain itu, komposisi utang pemerintah saat ini didominasi instrumen SBN. Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik alias rupiah sebesar 70,54 persen.
"Langkah ini jadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi perubahan mata uang asing dan dampaknya ke pembayaran utang luar negeri."
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
