Ada 47 Negara Jadi 'Pasien' IMF, Bagaimana dengan Indonesia?

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebanyak 47 negara telah menjadi 'pasien' Dana Moneter Internasional atau Internasional Monetary Fund (IMF) dengan skema pinjaman (utang) yang berbeda-beda. Bahkan, sejumlah negara lainnya masih mengantre untuk mendapatkan bantuan lembaga keuangan multilateral itu imbas guncangan ekonomi global yang terjadi saat ini.
 
"Guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasien IMF. Kita ingat 1997-1998 Indonesia sempat menjadi pasien IMF, ambruk ekonomi dan politik. Sekarang ada 47 negara dan yang lain masih antre di depan pintu IMF," kata Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.
 
Sepertiga ekonomi dunia bakal resesi
Berdasarkan penyampaian dari Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, sepertiga ekonomi dunia pada 2023 akan mengalami resesi.
 
"Negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati," ucap Jokowi mengingatkan.
 
Dari laporan IMF itu, kata Jokowi, sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi. Artinya, akan ada 70 negara yang ekonominya terkena resesi.
 

Baca juga: Presiden Ingatkan Bulog Soal Lonjakan Harga Beras

 
Bagaimana dengan Indonesia?
 
Presiden menegaskan, ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang baik saat ini. Bahkan sangat baik dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan 2022 sebesar 5,2 persen sampai 5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
 
"Situasi global masih tak mudah dan sekarang yang jadi momok semua negara adalah inflasi. Ini momok semua negara dan patut juga kita syukuri inflasi kita di angka 5,5 persen. Ini patut disyukuri berkat kerja keras semuanya," kata Jokowi.
 

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Gak Cetak Duit Banyak-banyak Buat Bayar Utang

 
Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. Karena menurutnya, 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.
 
“Hati-hati semua, harus hati-hati, harus kerja keras semuanya, deteksi informasi di lapangan sehingga jangan sampai keliru membuat kebijakan sekecil apapun,” ujar dia.
 
Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga non-kementerian serta pemerintah daerah untuk memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi. Setiap kebijakan yang dibuat, kata Presiden, harus berbasiskan pada data dan fakta di lapangan.