Menurut Fakhrul, penyesuaian PPN dalam beberapa waktu terakhir sempat mengubah perilaku konsumsi rumah tangga. Indikatornya terlihat dari penurunan rasio tabungan dan dana pihak ketiga (DPK) di sektor rumah tangga, yang menandakan tergerusnya kemampuan belanja masyarakat.
| Baca juga: Menkeu Purbaya Buka Peluang Turunkan Tarif PPN Demi Jaga Daya Beli Masyarakat |
“Jika tarif PPN diturunkan, efeknya akan signifikan. Kebijakan ini bisa menjadi katalis untuk memecah kebuntuan daya beli yang sudah membayangi pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu, 15 Oktober 2025.
Dorongan bagi konsumsi dan sektor riil
Fakhrul menjelaskan, dampak dari kebijakan ini akan mengalir ke dua arah utama. Pertama, menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sektor riil melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Penurunan tarif PPN diyakini akan menekan harga barang dan jasa, memperkuat daya beli masyarakat, serta memperluas permintaan domestik.Sektor-sektor padat karya seperti industri makanan-minuman, ritel, pariwisata, hingga logistik disebut akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan manfaatnya.
Kedua, kebijakan ini dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi ke ranah formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, pelaku ekonomi informal akan terdorong untuk masuk ke sistem formal guna memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Isunya bukan semata-mata soal tarif rendah, melainkan juga soal dorongan agar pelaku usaha kecil mau bergabung dalam ekosistem formal yang memberi manfaat jangka panjang,” jelas Fakhrul.
Dampak fiskal dan keadilan pajak
Fakhrul menilai, penurunan tarif PPN tidak otomatis berarti menurunnya penerimaan negara. Dalam jangka menengah, kebijakan ini justru bisa memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan fiskal, terutama jika publik melihat arah kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dan sektor produktif.Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dengan memperkuat sumber penerimaan non-PPN. Ada dua hal yang menurutnya perlu berjalan beriringan dengan kebijakan ini.
Pertama, mempersempit ruang bagi aktivitas ilegal seperti peredaran rokok tanpa cukai dan praktik perdagangan lintas batas yang masih kerap disalahgunakan melalui miss-invoicing.
Kedua, membangun sistem perpajakan dan kepabeanan yang lebih transparan serta berkeadilan dengan prinsip compliance by design yang tidak semata mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem fiskal.
“Penerimaan negara tidak harus didorong lewat tarif tinggi, melainkan melalui sistem yang adil dan dipercaya. Bila ekonomi formal tumbuh, pendapatan pajak akan meningkat secara alami,” tegasnya.
Momentum memulihkan optimisme domestik
Fakhrul memperkirakan, kombinasi antara penurunan tarif PPN, peningkatan konsumsi, dan formalisasi sektor informal dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus level 5,3 persen pada 2026.“Ini saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan optimisme ekonomi domestik. Kita tidak bisa hanya menunggu investasi atau kredit mengalir. Konsumsi masyarakat harus kembali menjadi fondasi utama pertumbuhan. Penurunan PPN bisa menjadi langkah berani untuk memulainya,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
