Relaksasi DNI Dicoret dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Solo:‎ Presiden Joko Widodo memastikan mencoret kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi ke-16. Keputusan itu diambil setelah mendapatkan aspirasi dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roslani, dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil.
 
"Saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI, sudah saya putuskan di sini," tegas Jokowi saat sambutannya di penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 November 2018.
 
Dia menyampaikan peraturan presiden (Perpres) tersebut belum sampai ke tangannya. Namun, dia menegaskan akan mengikuti keinginan Kadin dan Hipmi untuk menghapus kebijakan relaksasi DNI.
Diketahui, relaksasi DNI‎ yaitu membuka 25 sektor industri dapat dikuasai asing hingga 100 persen. "Kalau sudah ketua kadin dan ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," ucap dia.
 
Baca: Darmin Minta Pengusaha Tidak Salah Tafsirkan Relaksasi DNI
 
Jokowi pun meminta Kadin dan Hipmi tidak perlu meragukan komitmen terhadap UMKM. Dia menegaskan akan menjaga dan merawat UMKM.
 
‎"Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM, anak-anak saya juga kategori UMKM, jualan martabak, jualan pisang, usaha mikro, dan usaha kecil. Mayoritas usaha Indonesia adalah UMKM, jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," kata dia.
 

 

(FZN)