Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemutusan hubungan kerja sama investment bank ini salah satunya karena tak ada keuntungan yang didapat Indonesia dari hasil riset yang mereka lakukan. Padahal, kata Ani, tujuan dari sebuah hubungan kerja sama adalah saling menguntungkan semua pihak.
"Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama karena menganggap bahwa ini akan saling menguntungkan untuk kita dan partner kita," kata Ani dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).
Baca: Kemenkeu Putus Kontrak Bank Persepsi dengan JP Morgan
Selain itu, harus dilakukan secara simetris yakni berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkualitas, dan memiliki kredibilitas. Apalagi kata Ani, JP Morgan merupakan lembaga besar yang tentunya memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas maupun kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
Mantan Direktur Utama Bank Dunia ini mengatakan, meski Pemerintah tak menutup diri dari semua kritik dan assessment sebagai upaya memperbaiki diri. Namun, JP Morgan sebagai lembaga yang memiliki nama besar tentu memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan psikologi yang positif, bukan malah melakukan hal yang menjadi disalahartikan.
Baca: Langkah Menkeu Putus Kontrak JP Morgan Dinilai Tepat
"Karena kerja sama ini harus saling memberikan dampak positif bagi kita semua. Kami harap seluruh partner kami juga memiliki sifat yang sama, profesional, terbuka dan bertanggung jawab terhadap hubungan yang positif ini," jelas dia.
Sebelumnya, dalam riset terbaru, JP Morgan telah merekomendasikan investor untuk melepas aset di indonesia dengan menurunkan rating Indonesia dari Overweight menjadi Underweight. Sebagaimana dikutip dari Barrons.com, bahwa obligasi Indonesia untuk tenor 10 tahun naik dari 1,85 persen ke 2,15 persen Hal ini menandakan ada risiko inflasi dalam beberapa waktu mendatang.
Baca: Hipmi Dukung Pemutusan Kerja Sama dengan JP Morgan Chase Bank
Tekanan persoalan politik menjadi salah satu ketakutan atas naiknya inflasi. Terutama ketika aksi demontrasi yang dilakukan untuk meminta penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama, yang maju dalam Pilkada 2017. Aksi ini memicu kekhawatiran terhadap konfilik lanjutan yang lebih besar lagi.
JP Morgan juga belum memberikan pandangan lanjutan mengenai potensi ekonomi Indonesia yang terbaru, terutama ketika program tax amnesty sudah berjalan selama dua periode dan situasi stabilitas politik yang mulai terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
