"Belum lama ini yang disebut salah satu sumber setimen dari perekonomian Indonesia adalah kondisi dari transaksi berjalan dan transaksi perdagangan, neraca perdagangan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 September 2018.
Menurut dia, langkah jangka pendek yang bisa dilakukan saat ini adalah mengendalikan kebutuhan devisa. Pasalnya, hal itu yang memang bisa dikontrol.
Dia bersama dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto telah melihat komposisi dari komoditas-komoditas yang selama ini diimpor. Namun, nilai tambahnya tidak banyak.
Ia juga memastikan komoditas itu merupakan bahan baku, bukan barang modal. Bahan baku konsumsi itu juga levelnya tersier, bukan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat seperti tempe, atau tahu.
"Oleh karena itu, kita akan melihat. Dan kita sudah mengidentifikasi sekitar 900 HS code. Bersama Menteri Perindustrian kita akan melihat mana yang bisa diproduksi di dalam negeri," ujar dia.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya mengharapkan situasi seperti ini bisa dimanfaatkan produksi dalam negeri yang bisa menyubstitusi impor. Hal itu, lanjut dia, akan terus dikoordinasikan.
"Kami nanti akan membuat keputusan sesudah Bapak Presiden melakukan koordinasi rapat yang lebih luas," ucap dia.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melihat kebutuhan yang bisa ditunda dari kebutuhan devisa yang dilakukan BUMN, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Kalaupun tidak bisa ditunda, pemerintah juga akan memastikan suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market
"Jadi itu dilakukan memang secara intervensi khusus oleh pemerintah karena market pada saat ini dianggap terlalu sensitif terhadap setiap pergerakan seberapa pun kecilnya," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Baca: Neraca Pembayaran Indonesia Defisit USD4,3 Miliar
Menurut dia, semua itu dapat dilakukan jika ada koordinasi antara dirinya, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Bank Indonesia serta OJK. Dia bersama dengan OJK dan Bank Indonesia Forum Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) juga akan terus memonitor detail tingkah laku pelaku pasar.
Dia akan melihat pelaku pasar mana yang membutuhkan transaksi yang sifatnya legitimate atau membutuhkan untuk keperluan industrinya. Dari yang tidak legitimate, tegas dia, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang tegas untuk tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen.
"Sekali lagi, situasi ini kan masih berlangsung karena situasi krisis di Argentina masih berjalan dan mungkin menimbulkan dampak spillover kepada seluruh negara berkembang. Oleh karena itu kami tetap akan memperkuat fondasi ekonominya, ekspor akan kita tetap dorong," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
