"Hal ini sekaligus membuktikan Kemenko Perekonomian selalu berupaya untuk memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dikutip dari siaran pers, Rabu, 26 Juli 2023.
Dengan bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia serta keharusan Indonesia segera keluar dari middle income trap, lanjutnya, Haryo mengajak semua pihak untuk membulatkan tekad dan semangat dan selalu memberikan karya terbaik dalam membangun perekonomian nasional, menuju Indonesia maju dan sejahtera.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dan memberikan dukungan luar biasa kepada Kemenko Perekonomian untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih tangguh," tuturnya.
Memperkuat ekonomi di tengah tantangan global
Haryo menjelaskan, pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengalami tiga fase perekonomian. Mulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan, penguatan ekonomi melalui langkah nasionalisasi, hingga timbulnya krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.
"Pada masa ini, kegiatan produksi perdagangan, dan kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat situasi konflik pada awal kemerdekaan," urainya.
Pada era-era berikutnya, berbagai terobosan dalam kebijakan ekonomi terus ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan perekonomian nasional agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan sekaligus meningkatkan daya saing.
Program stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, desentralisasi fiskal, pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan, reformasi ekonomi, restrukturisasi keuangan, memantapkan stabilitas ekonomi makro, serta pembangunan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya terus dilakukan oleh Pemerintah.
Kemenko Perekonomian yang sejak terbentuk pada 25 Juli 1966 telah menjadi bagian utuh dalam mengawal perekonomian Indonesia. Setelah dijabat pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kemenko Perekonomian sejak Oktober 2019 dipimpin oleh Airlangga Hartarto dalam Kabinet Indonesia Maju. Nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri baru dimulai pada 2000.
"Dalam masa kepemimpinan Menko Airlangga hingga saat ini, perekonomian nasional dihadapkan kepada berbagai macam tantangan. Tidak hanya terkait dengan meningkatkan kemampuan perekonomian domestik, namun juga upaya menjawab tantangan global," papar dia.
| Baca juga: Bos BI Bangga Sinergi Bauran Kebijakan Bikin Dunia Semakin Pede Berinvestasi di Indonesia |
Jaga ketahanan ekonomi nasional
Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional pada April 2020, unprecedented global crisis pandemi covid-19 menjadikan Indonesia harus mengerahkan segenap kemampuan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional serta kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat.
Menurutnya, ketahanan ekonomi nasional menjadi bagian esensial untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing serta menjadi prasyarat dalam merespons berbagai tantangan global dan domestik.
"Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Menko Airlangga terus melakukan berbagai upaya extraordinary untuk mendukung berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo guna menjaga resiliensi perekonomian nasional," terangnya.
Meskipun berbagai indikator perekonomian nasional telah menunjukan tren pemulihan yang cukup atraktif, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan multidimensi yang memiliki kompleksitas lebih tinggi yakni The Perfect Storm atau 5C yakni Covid-19, Conflict, Climate Change, Commodity Prices, dan Cost of Living. Krisis dan ketidakpastian global tersebut berdampak pada disrupsi rantai pasok global serta menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan.
"Menginjak 2023 dan dengan berakhirnya pandemi menjadi endemi, fundamental ekonomi Indonesia masih berada di posisi yang kuat dan menjadi modal baik untuk menghadapi kondisi ekonomi global yang diprediksi melambat di 2023," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
