"Kita harus siap inflasi nanti sedikit lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu yang bisa kita kontrol, harus kita kontrol, yaitu administered price dan pangan terutama kerja sama antar pangan di daerah," kata Airlangga, saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, dilansir dari Antara, Rabu, 14 September 2022.
Airlangga menuturkan dalam empat bulan ini hingga 2022 berakhir, Indonesia akan menghadapi target-target inflasi yang secara nasional untuk pangan di bawah lima persen. Hal tersebut lantaran sundulan inflasi dari sektor energi itu bisa berkisar 1,6-2 persen.
Kenaikan harga BBM, lanjutnya, membuat pemerintah menaikkan besaran subsidi. Contohnya kebutuhan subsidi pertalite yang awalnya dipatok di 23 juta kiloliter itu sudah naik ke 29 juta kiloliter. Demikian juga kebutuhan solar yang 15 juta kiloliter menjadi 17 juta kiloliter. Akibatnya subsidi yang dipatok Rp502 triliun meningkat ke Rp698 triliun.
"Kalau kita tekan ini turunnya juga tidak terlalu banyak, kadang kita menurunkan di tiga bulan terakhir, sehingga tentu ini menjadi tantangan bagi pemerintah," ujar Airlangga.
| Baca: Transisi Energi, Migas Tetap Dibutuhkan untuk Kepastian Energi |
Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk memperkuat kerja sama menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, termasuk arahan menurunkan biaya transportasi dengan mengendalikan fasilitas distribusi perdagangan antardaerah dan menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat.
Selain itu, juga mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah. "Bapak Presiden minta ini agar terus di monitor seperti kita memonitor covid-19. Kita monitor terutama di pasar-pasar," kata Airlangga.
"Karena ini tentu menjadi hal yang sangat memengaruhi di mana perekonomian kita tumbuhnya kemarin 5,4, persen, mungkin kuartal ketiga angkanya ya mirip-mirip, year to date kira-kira 5,2 (persen)," tutur Airlangga.
Lebih lanjut, ia menegaskan, tantangan pengendalian stabilitas harga dan ketahanan pangan tersebut bersifat nyata dan badan pangan khusus untuk memerangi inflasi pangan telah dibentuk. Dirinya berharap amanat Presiden Jokowi dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah pusat, termasuk Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional hingga pemda.
"Kita akan terus mengamati ketersediaan. Jadi yang pertama adalah availability dari pangan dan pemerintah sudah membuat juga kebijakan yang terkait dengan pupuk," pungkas Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
