Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, saat ini rancangan tersebut sudah masuk ke DPR untuk dibahas pada masa sidang berikutnya dan diharapkan bisa dirampungkan tahun ini.
Oleh karenanya, kata Suryo, pembentukan Badan Penerimaan Pajak tersendiri atau apapun bentuknya nanti sangat tergantung saat pembahasan dengan parlemen, dalam hal ini Komisi XI DPR.
Baca: Januari 2017, Ditjen Pajak Ganti Baju Jadi Badan Penerimaan Pajak
"Diskusi dengan DPR menunjukkan institusi DJP menjadi seperti apa," kata Suryo saat pelatihan media di Belitung, seperti diberitakan Rabu 19 April 2017.
Namun, kata Suryo, apapun nanti bentuknya, baik DJP yang menjadi besar ataupun institusi yang berubah jadi badan, prinsip utamanya yakni memiliki proses operasional yang jelas yang bisa melingkupi keseluruhan aktivitas dalam memungut penerimaan.
Baca: Gagasan Badan Penerimaan Pajak Harus Segera Direalisasikan
Termasuk mengenai penambahan jumlah pegawai yang lebih banyak dan juga berkualitas, di samping juga memiliki fasilitas kantor yang memadai. Kesemuanya itu, lanjut Suryo, merupakan rangkaian dari reformasi yang tengah dilakukan demi meningkatkan penerimaan negara.
"Terlepas dari bentuknya, tapi esensi pekerjaan dari DJP harus betul-betul terakulasikan oleh institusi yang sedang dibicarakan. Desainnya seperti silakan berdiskusi dengan DPR," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
