"Saya dalam hal ini meminta DJPRR untuk melakukan suatu yang terus menerus untuk kajian pada partner kita, agar memiliki prinsip yang sama dengan pemerintah," kata dia di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Dirinya menambahkan, prinsip yang dijalankan pemerintah adalah pengelolaan keuangan dan profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas, dan jauh dari konflik kepentingan. Dalam kasus JPMorgan, Menkeu menilai adanya perbedaan antara prinsip pemerintah dengan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.
baca : JPMorgan Mencurangi Indonesia
"Artinya, dalam konflik kepentingan kita tidak melakukan suatu tindakan satu sisi mendapatkan bisnis dari pemerintah, tapi di sisi lain dia melakukan tindakan yang berbeda dari kepentingan pemerintah sendiri. Karena itu kami melakukan perubahan PMK yang menegaskan," jelas dia.
.jpg)
Pemutusan hubungan kerja dengan JPMorgan memberikan penegasan bahwa pemerintah akan terus melihat rekam jejak, kredibilitas, reputasi, dan jaringan yang dimiliki. Untuk itu, pemerintah tidak akan sembarangan dalam memilih partner yang bisa memperbesar basis bond holder dari Indonesia.
"Namun mereka harus melakukanya dengan prinsip governance yang baik. Tentu pada saat yang sama, kita harapkan mereka menghormati dan mendukung kebutuhan pemerintah," kata dia.
Apalagi, Sri Mulyani menilai jika kondisi pasar keuangan saat ini sedang mengalami turbulensi sehingga informasi yang ada bisa berdampak pada investor. Untuk itu, pemerintah ingin memastikan jika semua partner memberi kenyamanan bagi pemegang surat utang negara (SUN).
"Kami berusaha agar itu tidak terjadi dan rasionalitas pemegang bond pemerintah tetap terjaga karena mereka mendapatkan informasi yang akurat. Kemarin kami sampaikan ke JPMorgan agar menjadi partner yang realible dalam memenuhi pesyaratan sebagai dealer utama," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
