Dalam kunjungan tersebut turut mendampingi Hakim Agung MA Syamsul Ma'arif, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eko Rizanoordibyo, Kepala Divisi Komersial PLN Benny Marbun, serta perwakilan KBRI Washington.
Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan, Direktur Global Indikator Group-World Bank mengapresiasi upaya serius Pemerintah Indonesia memperbaiki kemudahan berusaha. Terutama yang disampaikan adalah bagi perusahaan domestik (domestic firm) khusus bagi usaha kecil dan menengah.
"Terjadi diskusi yang cukup dalam terhadap reform deregulasi dan implementasi khususnya pada indikator getting electricity," kata Franky, dalam siaran persnya, Selasa (24/5/2016).
Baca: Kepala BKPM Paparkan Kemudahan Usaha di Bank Dunia
Menurut Franky, tim Doing Business World Bank menyampaikan perbaikan yang disampaikanakan di cross check dengan jawaban responden dan data implementasi yang dikumpulkan oleh tim Doing Business World Bank di Jakarta dan Surabaya.
"Kami sudah paparkan seluruh hasil deregulasi yang dilakukan khususnya terkait dengan 10 indikator utama," jelas Franky.
Kepala BKPM menuturkan, terkait perkembangan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Franky mengemukakan, bahwa pemerintah telah mencanangkan pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia dan merupakan program pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini.
Baca: BKPM Usung Dua Reformasi untuk Naikkan Aliran Investasi di Indonesia
Pemerintah, diakui Franky, telah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru sebesar 35 GW, 24 pelabuhan laut baru, 15 pelabuhan udara baru, 2.024 mil rel kereta api baru, 621 mil jalan tol baru, sistem irigasi untuk satu juta hektare (ha) lahan pertanian baru, 49 waduk untuk mengaliri lahan pertanian baru tersebut dan pengoperasian tol laut dalam rangka menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh dunia. Keseluruhan proyek infrastruktur tersebut ditargetkan harus rampung pada 2019.
Selanjutnya, Kepala BKPM juga menyampaikan pelayanan terpadu satu pintu di seluruh lapis kewenangan yaitu PTSP Pusat di BKPM dengan Layanan Investasi Investasi 3 Jam, PTSP Provinsi dan PTSP Kabupaten/Kota yang pada umumnya sudah terbentuk bagi penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan baik prosedur, waktu penyelesaian dan penghapusan/penurunan biaya perizinan yang lebih transparan dan memberikan kepastian.
Adapun untuk kemudahan berusaha, Kepala BKPM menyampaikan detail perbaikan deregulasi, dan implementasi 43 Peraturan untuk 10 indikator kemudahan berusaha yaitu Starting a Business, Registering Property, Dealing With Construction Permit, Getting Electricity, Paying Taxes, Getting Credit, Trading Across Border, Protecting Minority Investor, Enforcing Contract dan Resolving Insolvency sesuai fokus survey di DKI Jakarta dan Surabaya.
Sementara Hakim Agung MA Syamsul Ma'arif memaparkan, reformasi tata peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana, transparan, efisien dan berkeadilan terutama bagi proses penegakan kontrak dalam Peradilan Sederhana (Small Claim Court) serta perkara kepailitan.
Freddy menambahkan, perbaikan dalam memulai usaha dalam rangka pembentukan badan hukum PT dengan meniadakan persyaratan modal minimal bagi UMKM, perluasan akses fidusia online dan batasan fee bagi kurator berdasarkan nilai utang atau jam kerja penyelesaian aset.
Kepala BKPM dan delegasi juga mengadakan pertemuan dengan diaspora Indonesia yang bekerja di World Bank untuk lebih memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia melalui jaringan yang mereka miliki dan juga dapat mengawal perbaikan hasil survey Doing Business Indonesia 2017.
Kunjungan ke kantor Bank Dunia, merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Sejak 2012, peringkat EODB Indonesia terus membaik. Tahun ini, Indonesia berada di posisi 109, namun masih jauh dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2017 yakni peringkat 40.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
