Rencana kunjungan tersebut akan dihadiri Hakim Agung MA Syamsul Ma’arif, Dirjen Administrasi Hukum Umum Freddy Harris, Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Eko Rizanoordibyo, dan Kepala Divisi Komersial PLN Benny Marbun.
Delegasi yang akan didampingi oleh perwakilan KBRI Washington ini rencananya akan diterima oleh Direktur Grup Indikator Global Bank Dunia Augusto Lopez Claros beserta tim Doing Business. Kunjungan ini dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi yang utuh terhadap perkembangan hasil deregulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
"Dua topik utama yang akan disampaikan adalah reformasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kemudian perbaikan dalam upaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha terkait 10 indikator utama dan implementasinya," kata Franky, dalam siaran tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Senin (23/5/2016).
Menurut Franky, dari sisi reformasi yang telah dilakukan pemerintah telah merombak dan melakukan penyederhanaan perizinan. Mulai dari pelaksanaan sistem online, pendirian PTSP pusat, layanan izin investasi tiga jam serta kemudahan investasi langsung konstruksi.
"Layanan izin investasi tiga jam memangkas proses yang membutuhkan waktu 23 hari kini hanya membutuhkan waktu 3 jam," jelas Franky.
Dari sisi perbaikan kemudahan berusaha, Franky menuturkan, pemerintah telah melakukan berbagai hal dan telah memulai hasilnya. Contohnya untuk indikator memulai usaha, telah dilakukan simplifikasi dari 13 prosedur menjadi lima prosedur, waktu proses yang dilakukan juga dikurangi dari 48 hari menjadi lima hari.
"Kemudian biaya yang diperlukan juga dikurangi dari Rp5,7 juta atau sekitar USD410 menjadi Rp1,2 juta atau sekitar USD86 juta," terang Franky.
Kunjungan ke kantor Bank Dunia, merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia. Sejak 2012, peringkat EODB Indonesia terus membaik. Tahun ini, Indonesia berada di posisi 109, namun masih jauh dari target yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2017 yakni peringkat 40.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
