Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, menyampaikan realisasi anggaran APBN 2024 untuk IKN dalam Konferensi Pers APBNKiTa di Jakarta pada Senin 23 September 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkeu
Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, menyampaikan realisasi anggaran APBN 2024 untuk IKN dalam Konferensi Pers APBNKiTa di Jakarta pada Senin 23 September 2024. Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenkeu

Realisasi Anggaran IKN Hingga Agustus 2024 Capai Rp18,9 Triliun, Arti dan Dampaknya?

M Rodhi Aulia • 24 September 2024 10:24
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Agustus 2024 mencapai Rp18,9 triliun. Jumlah ini setara dengan 43,1 persen dari total pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp 44 triliun.
 
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBNKiTa di Jakarta pada Senin 23 September 2024.
 
"Realisasi anggaran IKN 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp 44 triliun, berarti telah terealisasi 43,1 persen," ujar Suahasil.
 
Baca juga: APBN 2024 Defisit Rp 153,7 Triliun: Arti dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia



Dari total anggaran yang direalisasikan, sebesar Rp16,2 triliun dialokasikan untuk klaster infrastruktur. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan gedung-gedung di kawasan Istana Negara, kementerian, serta gedung Otorita IKN (OIKN). 
 
Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pembangunan rusun Aparatur Sipil Negara (ASN), rumah tapak menteri, fasilitas pertahanan dan keamanan, serta infrastruktur penting seperti jalan tol, bandara, dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi.
 
Di sisi lain, klaster non-infrastruktur telah membelanjakan Rp2,7 triliun dari pagu Rp3,3 triliun. Dana ini digunakan untuk operasional OIKN, perencanaan pemindahan, promosi, pemantauan, evaluasi, serta dukungan pengamanan oleh Polri.

Arti dan Dampaknya

Realisasi anggaran IKN yang baru mencapai 43,1 persen hingga Agustus 2024 menunjukkan tantangan dalam mempercepat pembangunan IKN. Dengan sisa waktu kurang dari lima bulan hingga akhir tahun, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target anggaran yang tersisa, yaitu sekitar Rp25,1 triliun.
 
Dampaknya, pembangunan fisik infrastruktur IKN kemungkinan akan mengalami penundaan jika realisasi anggaran tidak dipercepat. Hal ini dapat mempengaruhi kesiapan IKN untuk menjadi pusat pemerintahan pada waktu yang telah ditetapkan. 
 
Selain itu, pelaksanaan proyek non-infrastruktur, seperti sosialisasi dan operasional OIKN, juga penting untuk menjaga keberlanjutan rencana pemindahan dan memastikan dukungan publik.
 
Suahasil juga menekankan pentingnya kelanjutan proyek-proyek ini. "Realisasi ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan progres pembangunan IKN yang harus kita pastikan tetap berjalan sesuai target," ujarnya.

Ilustrasi Sederhana

Jika diibaratkan, pemerintah memiliki pagu anggaran Rp44 triliun untuk digunakan selama setahun penuh. Hingga Agustus, pemerintah baru menggunakan Rp18,9 triliun, artinya masih ada sekitar Rp25,1 triliun yang harus dibelanjakan dalam waktu kurang dari lima bulan. 
 
Ini serupa dengan seseorang yang memiliki uang saku untuk setahun, namun hingga bulan kedelapan, baru menggunakan 43 persen dari total uangnya. Jika tidak ada percepatan pengeluaran dalam sisa waktu yang ada, rencana belanja tahun tersebut tidak akan bisa diselesaikan sesuai target.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(DHI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan