Baca: Pemerintah Pangkas Belanja Kementerian/Lembaga
Pemotongan anggaran yang saat ini sedang dilakukan semua kementerian atas dasar Inpres Nomor 4/2016, menurut dia pada dasarnya tak terlalu mengena. Dia mencontohkan realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) pada 2015 yang hanya mencapai 79 persen dari pagu anggaran Rp6,344 triliun.
"Artinya, yang terpakai dari anggaran 2015 hanyalah Rp5,72 triliun. Di APBN 2016, Kementerian ATR meminta anggaran Rp6,3 triliun, dan kini hendak dipotong jadi Rp6,023 triliun di RAPBNP 2016," ujar Misbakhun, yang disampaikannya dalam rapat kerja dengan Kementerian ATR, Kementerian Sesneg, Kementerian Sekretariat Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan, di Komisi II DPR, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/6/2016).
Dia menambahkan, hal tersebut juga terjadi dalam realisasi anggaran Kementerian Sekretaris Negara pada APBN 2015 yang hanya tercatat sebesar Rp1,9 triliun. Di APBN 2016, kementerian yang dipimpin Pratikno itu meminta anggaran Rp2,31 triliun dan dalam RAPBN-Perubahan 2016 hendak dipotong jadi Rp2,04 triliun. Sehingga, tegas dia, terkesan anggaran 2016 disusun dengan pukul rata, alias asal naik dari anggaran tahun sebelumnya.
"Padahal kalau melihat realisasi tahun sebelumnya saja tak perlu ada kenaikan. Saya lihat itu trennya, yang penting anggaran disusun naik dulu. Realisasi seperti apa? Itu belakangan," tegas Misbakhun.
Kurangnya Perencanaan Program
Politikus Golkar itu menyebut hal itu menjadi bukti penyusunan program untuk setiap tahun tak benar-benar dilaksanakan atas kondisi di lapangan dan kinerja tahun sebelumnya. Sementara di sisi lain, lanjut dia, DPR menerima banyak keluhan masyarakat tentang kinerja Kementerian ATR.
"Anda (Menteri ATR Ferry M Baldan) menjanjikan selama Ramadan akan ada pembebasan layanan pengurusan sertifikat untuk masyarakat. Tapi itu tak cukup. Karena Romadan hanya sebulan dalam setahun. Yang kita butuhkan itu penyeragaan pelayanan yang mudah sepanjang tahun dan sepanjang republik ini ada," kata dia.
Misbakhun mengatakan, perencanaan yang tak baik dalam penganggaran membuat negara kesulitan. Dalam beberapa kesempatan, pihak Kementerian Keuangan sudah mengeluhkan beban banyaknya kementerian yang asal menaikkan anggaran saat penyusunan anggaran di awal. Sementara kenaikan pemasukan negara nasibnya belum jelas.
Baca: Menkeu Usul Tambahan Belanja 8 K/L dengan Total Rp5,8 Triliun
"Contoh RAPBNP 2016, pemerintah bertumpu pada kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang payung hukumnya sampai saat ini masih belum jelas. Hal itu berkonsekuensi pada meningkatnya risiko fiskal pemerintah. Faktor uncertainty (ketidakpastian) meningkat, justru seakan kita masukkan sesuatu yang uncertain ke pola pembangunan yang pasti akan dilakukan. Ini bahaya. Ini sinyal bagi semua kementerian melakukan konsolidasi program," tambahnya.
Selain itu, dia menilai, terkait Kementerian Sekretariat Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, anggaran yang diajukan untuk kedua lembaga itu cukup wajar. Sebab dengan kredibilitas pejabat dan jumlah anggarannya yang masuk akal, maka kemungkinan penyelewenangan sangat minim.
"Tak berlebihan jika pengajuan anggaran di kedua lembaga ini patut diberikan dukungan. Dengan kredibilitas orangnya dan ajuan anggarannya, takkan lari ke mana," kata Misbakhun.
Adapun dalam raker tersebut, Mensesneg Pratikno mengatakan pemotongan anggaran pada RAPBNP 2016 adalah dari Rp 2,311 triliun menjadi Rp2,157 triliun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pihaknya menghemat Rp13,3 miliar. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan bisa menghemat sebesar Rp14 miliar dari anggaran Rp159 miliar pada APBN 2016. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan penghematan dilakukan dengan target Rp300 miliar pada RAPBNP 2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
