"Dengan kebijakan BLT dan subsidi minyak goreng curah dicabut, kelangkaan minyak goreng akan bisa teratasi," kata Piter, Senin, 4 April 2022.
Menurutnya, kebijakan BLT adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tingginya minyak goreng. Hal ini berdampak besar terhadap kelompok masyarakat bawah.
Menurutnya, kebijakan BLT ini menggantikan kebijakan sebelumnya, yaitu subsidi minyak goreng curah. Subsidi ini, kata dia, justru memicu kelangkaan akibat penyelewengan seperti penimbunan dan penyelundupan.
Selain BLT minyak goreng, dia berharap bantuan lain dari pemerintah pun bisa tepat sasaran. "Saya lebih memilih kebijakan BLT dibandingkan dengan subsidi minyak goreng curah yang rawan penyelewengan," kata dia.
Baca: BLT Minyak Goreng Tak akan bebani Keuangan Negara
Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan disalurkan tiga bulan sekaligus dimulai April 2022.
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 1 April 2022.
Bantuan tersebut dibayarkan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
