Ia pun mendorong agar BLT minyak goreng dapat dijadikan pelengkap ragam bantuan sosial lainnya. Hal itu bertujuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga, atau bahkan bertumbuh di tengah kenaikan sejumlah harga-harga.
"Untuk persoalan minyak goreng, dalam jangka pendek saya kira yang bisa dilakukan pemerintah tetap meningkatkan pengawasan alur distribusi dari sisi produsen sampai dengan konsumen," kata Yusuf saat dihubungi, Minggu, 3 April 2022.
Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan disalurkan tiga bulan sekaligus dimulai April 2022.
"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan," ujar presiden.
Bantuan tersebut dibayarkan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
