"Paling irasional itu adalah Gibran justru, karena beberapa hal yang disampaikan seperti greenflation (inflasi hijau) itu belum terjadi di Indonesia. Bagaimana mau terjadi di Indonesia, bauran energi baru terbarukan kita saja masih sangat kecil," ujar Bhima saat dihubungi, Senin, 22 Januari 2024.
Gibran dinilai tidak bisa membandingkan isu secara seimbang. Sebab, dia membandingkan isu greenflation antara Prancis dengan Indonesia. Padahal porsi energi baru terbarukan (EBT) di Prancis telah mencapai 88 persen, sedangkan Indonesia masih cukup kecil.
Karenanya, kata Bhima, kecil kemungkinan greenflation bakal terjadi di Indonesia. "Justru yang harus disampaikan adalah bagaimana ketergantungan terhadap energi fosil menciptakan fossilflation. Jadi fossilflation ini justru lebih berbahaya bagi Indonesia," terang dia.
Inflasi energi fosil perlu menjadi perhatian bagi Indonesia. Itu berkaca dari situasi harga batu bara dan minyak mentah yang dapat naik dan turun secara tajam sewaktu-waktu. Inflasi energi fosil itu sempat terjadi di Indonesia dan membuat kekhawatiran potensi terjadinya kenaikan tarif listrik.
"Jadi ada konsep yang betul kata Pak Mahfud, (Gibran) ngarang. Jadi Gibran ini banyak hal irasional yang disampaikan, yang tidak tepat pada konteks Indonesia," tutur Bhima.
Tak hanya soal greenflation, topik mengenai pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) terhadap perusahaan tambang ilegal juga tak masuk akal. Sebab, perusahaan ilegal otomatis umumnya tak memiliki izin usaha.
| Baca juga: Pengamat: Gibran Gunakan Debat Kedua Cawapres Sebagai Ajang Balas Dendam |
Mahfud lebih baik, Cak Imin jawara
Bhima juga memberikan catatan kepada calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD. Meski penyampaian materi disebut cukup baik dan tersusun, namun Mahfud dinilai tidak begitu memahami isu transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara calon wakil presiden nomor urut 01 Abdul Muhaimin Iskandar dinilai sebagai pemenang dalam debat semalam. Bhima mengatakan, Muhaimin mampu menyampaikan gagasan dengan baik sehingga apa yang ditawarkan dapat diterima oleh publik.
"Cak Imin di atas ekspektasi, dan mampu memberikan penjelasan terhadap program maupun konsep secara lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dan mengusung isu relevan terkait dengan desa," kata Bhima.
"Memang yang jadi catatan, harus hati-hati ketika dana desa naik menjadi Rp5 miliar per desa. Itu memang sekarang masih ada masalah tata kelola, korupsi tinggi, banyak kepala desa tersangkut korupsi, infrastruktur desa tidak semua efektif. Itu menjadi catatan," kata Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
