Presiden Minta Rekrutmen PNS Lebih Selektif

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses rekrutmen atau perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan lebih selektif sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal itu menjadi penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa diarahkan kepada hal yang lebih produktif.
 
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menindaklanjuti pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa seperempat porsi APBN terpakai untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk didalamnya PNS.
 
"Kan kita ada UU mengenai ASN, dan juga secara umum Presiden telah meminta agar dari sisi proses rekrutmen pegawai negeri dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya," kata Ani, biasa ia disapa, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat 12 Mei 2017.


 
Ani menegaskan, imbauan tersebut tentu menjadi tugas bagi semua pembantu Presiden untuk terlebih dahulu melihat proporsi dalam menambah pegawai baik di tingkat pusat maupun daerah. Tentu ini sejalan dengan beberapa target ekonomi yang juga tecantum di dalam APBN.
 
Baca: Sri Mulyani Sentil ASN yang Sia-siakan Anggaran Negara
 
Namun demikian, dirinya tak menyinggung apakah akan ada batasan porsi untuk belanja pegawai dalam APBN kedepannya seperti yang dilakukan untuk sektor pendidikan yang sebesar 20 persen atau sektor kesehatan lima persen dari total pagu belanja di APBN.
 

Sejumlah PNS terlihat di kawasan Monas, Jakarta (MI/RAMDANI)
 
Sebelumnya, dalam acara rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Kepegawai Nasional (BKN) di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Ani mengatakan, lebih dari seperempat alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN habis digunakan untuk belanja pegawai.
 
Baca: Pemerintah akan Evaluasi Gaji PNS dan Polri
 
"Kalau dilihat dari total belanja pemerintah pusat maka 26,1 persen dari total belanja pemerintah pusat atau seperempat anggaran dipakai untuk bayar gaji dan tunjangan bagi para birokrat," kata Ani.
 
Baca: Tahun Ini, Ribuan Guru di Daerah Tertinggal Diangkat Jadi PNS
 
Dalam APBN 2017, dari pagu anggaran pemerintah pusat Rp1.315,5 triliun maka sebesar Rp343,3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai yang mana jika dibagi untuk belanja pegawai kementerian atau lembaga (k/l) mencapai Rp220,2 triliun dan non-k/l Rp123,1 triliun.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id