Hal itu disampaikan Anggota DPR Diah Nurwitasari saat membacakan pemandangan Umum Fraksi PKS DPR RI terhadap Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN TA 2024 Beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna DPR RI, di Senayan Jakarta,.
“Kita syukuri pencapaian setiap pemerintahan, termasuk sembilan tahun dipimpin oleh Presiden Jokowi. Tapi kita harus jujur mengakui masih banyak ketertinggalan, kelemahan, dan kekurangan yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Janji pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya tunai," papar dia, Selasa, 22 Agustus 2023.
Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi
Dia mengatakan fraksinya tetap berpandangan pentingnya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan inklusif. Dengan pertumbuhan inklusif maka pertumbuhan tidak terkonsentrasi pada golongan tertentu saja seperti yang terjadi saat ini, tetapi dapat terdistribusi ke seluruh golongan, terutama rakyat terbawah.| Baca: Ini Alasan Masyarakat Mulai Melirik Bank Digital |
Program yang diajukan pemerintah pun dinilai masih jauh dari target seperti soal kemiskinan. "Kami mencermati tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi dan tidak bergeser banyak dari 10 tahun silam, apalagi setelah dihantam pandemi selama tiga tahun," kata Diah.
"Terdapat 9,36 persen rakyat atau sebesar sebesar 25,90 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan dan 1,12 persen berada pada kemiskinan ekstrem (Maret 2023). Sejalan dengan itu, angka pengangguran terbuka 5,45 persen pada Februari 2023," ungkap dia.
Diah menyoroti soal masih tingginya proporsi pekerja di sektor informal yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah melalui digitalisasi dan industrialisasi. Di sisi Iain, tenaga kerja mayoritas 60 persen didominasi oleh tenaga kerja informal dan berpendidikan rendah. Potret tenaga kerja Indonesia juga masih dominan di sektor tradisional dengan upah yang rendah.
Selain itu, perkembangan digitalisasi dan otomasi yang berlangsung masif dan cepat juga berpotensi menimbulkan disrupsi pada kompetensi dan pasar tenaga kerja. "Kalau tidak cepat diantisipasi akan berpotensi semakin banyak tenaga kerja menganggur di Republik ini dan dapat menjadi bencana demografi," tegas dia.
Lebih lanjut, Diah mencermati ketimpangan ekonomi rakyat Indonesia yang dirasa masih sangat lebar. Kue pembangunan dan kekayaan nasional dinikmati secara tidak merata. Dalam catatan Bank Dunia, ketimpangan di Indonesia menjadi nomor tiga terburuk di dunia. Sebesar satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 50,2 persen kekayaan nasional.
"Rasio begini kita juga masih lebar bahkan pada Maret 2023 angkanya meningkat menjadi 0,388, dari September 2022 yang sebesar 0,381 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi makin lebar," kata Diah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
