Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara (paling kiri). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara (paling kiri). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Pemerintah Bidik Defisit Keseimbangan Primer di Level Rp100 Triliun pada 2018

Suci Sedya Utami • 08 Desember 2016 17:25
medcom.id, Bali: Pemerintah tengah berupaya untuk mengurangi defisit kesemimbangan primer ke arah yang lebih kecil demi membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih sehat.
 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan targetnya pada 2018 defisit keseimbangan primer bisa berada pada level Rp100 triliun.
 
"Ini akan dikurangi perlahan-lahan, 2017 ini semoga bisa kerkurang walau enggak signifikan, 2018 ini harapannya bisa lebih turun lagi mendekati Rp100 triliun," kata Suahasil di Bali, Kamis (8/12/2016).

Baca: Lemahnya Penerimaan Bikin Defisit Keseimbangan Primer Memburuk
 
Sebagai informasi, sejak 2012 hingga saat ini keseimbangan primer mulai mengalami defisit. Dari hasil audit LKPP defisit keseimbangan primer yang terjadi di 2012 sebesar Rp52,7 triliun, Rp98,6 triliun (2013), Rp93,2 triliun (2014), Rp142,4 triliun (2015). Sementara untuk tahun ini ditargetkan Rp105,5 triliun dan tahun depan Rp111,4 triliun.
 
Menurut Suahasil jika keseimbangan primernya berada pada sisi surplus, maka defisit anggaran atau APBN harus berada di angka maksimal 1,2-1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara tahun ini saja defisit APBNnya diperkirakan mencapai 2,7 persen.
 
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan semakin turun defisit keseimbangan primer, maka postur APBN semakin menunjukkan arah yang sehat.
 
Ia menjelaskan, defisit keseimbangan primer menandakan adanya pinjaman atau utang yang digunakan untuk membayar bunga utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut.
 
Baca: Defisit Keseimbangan Primer Alami Penurunan, APBN Mulai Sehat?
 
Sehingga, ibarat gali lubang tutup lubang, utang pemerintah selama ini lebih banyak digunakan unuk membayar atau mencicil utang di masa lalu, bukan digunakan untuk kegiatan produktif.
 
"Indikator kita meminjam bukan untuk investasi, tapi untuk melakukan pembayaran utang masa lalu," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan