"Bayangkan kita punya 400 ribu aplikasi dan juga 24 ribu (aplikasi kementerian/lembaga), kemudian setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri," kata dia dalam rangkaian side event G20 di Nusa Dua Bali, Senin, 11 Juli 2022.
Sayang, banyaknya aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien. Pasalnya banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi, padahal seharusnya ada interoperabilitas sehingga tidak membingungkan masyarakat.
"Pemerintah mengintegrasikan yang disebut intergovernmental connection maupun penggunaan aplikasi. Jadi enggak setiap orang semua memuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable tapi mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government," ungkapnya.
| Baca juga: Sri Mulyani Senang Belanja ATK Pemerintah Turun, Tapi ... |
Meski begitu, Sri Mulyani menyebut masalah keamanan digital juga menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama. Ada berbagai serangan siber yang bisa mengancam, sehingga diperlukan kerja sama agar data yang ada di aplikasi tetap bisa dijaga dengan baik oleh pemerintah.
"Supaya seluruhnya itu juga bisa jauh lebih efisien dan juga harus memperhatikan keamanan. Karena beberapa kali beberapa site juga terkena serangan hacker IT, berbagai site-nya pemerintah itu sangat-sangat sering jadi (incaran), cyber security menjadi sangat penting," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
