Ia mengatakan, Indonesia akan memulai penerapan pajak karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PT PLN (persero). Menurutnya, proyek ini juga akan menghasilkan potensi kredit karbon sejalan dengan implementasi penurunan emisi sesuai target pemerintah.
"Pemerintah Indonesia juga akan menjalankan mekanisme pajak karbon tahun ini dengan menargetkan pembangkit listrik tenaga batu bara," kata dia dalam rangkaian G20: Sustainable Finance for Climate Transition di Nusa Dua, Bali, Kamis, 14 Juli 2022.
Pada 2025, ia menambahkan, penerapan pajak karbon dapat diperluas ke sektor lainnya dengan tetap mempertimbangkan kesiapan sektor tersebut dan juga situasi pandemi dan ekonomi global. Sri Mulyani mengungkapkan, penerapan pajak karbon sangat memperhatikan kondisi ekonomi.
"Penerapan pajak karbon bertujuan untuk mengubah perilaku yang mendukung pengurangan emisi, serta mendorong inovasi dan investasi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterjangkauan dan pelaksanaan yang bertahap dan terukur," ungkapnya.
| Baca juga: Tak Ada Kendala Teknis, Penerapan Pajak Karbon Tinggal Tunggu Waktu |
Ia berharap Presidensi G20 Indonesia memberikan kesempatan bagi semua negara untuk saling bertukar informasi tentang upaya mereka menurunkan emisi. Hal ini tentunya akan memberikan pendekatan bagi negara lainnya, sehingga bisa berdampak secara global.
"Saya berharap pertemuan kita hari ini akan memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk mempresentasikan kerangka kebijakan mereka dan juga pendekatan untuk dekarbonisasi termasuk studi kasus, khususnya tentang transisi iklim," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
