Pasalnya, selama ini, pencatatan pembelian elpiji tiga kg oleh masyarakat yang terdaftar di Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) masih dilakukan secara manual dengan log book di masing-masing pangkalan.
"Kedepannya, sistem ini harus dilakukan berbasis digital dan terintegrasi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) IV Kadin Indonesia Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto di Jakarta, Jumat, 20 Januari 2023.
Simpang siur data orang miskin
Carmelita melanjutkan, akurasi data masyarakat miskin juga masih sering menjadi pertanyaan. Seharusnya pemerintah terus memperbarui data kemiskinan nasional. Kriteria usaha mikro, nelayan dan petani sasaran pun harus terdefinisi dengan benar agar subsidi gas ini dapat tepat sasaran dan akurat.
Selama ini, terang Carmelita, subsidi gas elpiji tiga kg terindikasi kurang tepat sasaran. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, 80 persen masyarakat mampu menikmati subsidi tersebut.
Data lainnya menyebutkan, berdasarkan evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (NP2K), hingga kini masih terdapat 12,5 juta rumah tangga miskin dan rentan yang tidak menerima subsidi elpiji tiga kg.
"Akibatnya, anggaran subsidi elpiji tiga kg tiap tahunnya mengalami pembengkakan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan," ungkapnya.
Subsidi energi seyogianya dinikmati masyarakat kurang mampu yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional atau yang memiliki pengeluaran di bawah Rp505.469 per bulannya.
Lalu, untuk usaha mikro, nelayan rakyat sasaran dan petani rakyat sasaran, terutama sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) dalam melaut dan irigasi sawah.
| Baca juga: Beli Elpiji Pakai KTP, Agen Ingatkan Ketersediaan Stok |
Uji coba beli gas elpiji 3 kg pakai KTP
Terkait uji coba pembelian gas elpiji 3 kg dengan identitas diri, Carmelita menyoroti akses internet yang harus memadai di tiap daerah untuk pencocokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dengan database kemiskinan nasional.
"Ini juga perlu diperhatikan terutama di daerah terpencil, dimana tingkat kemiskinan justru masih tinggi namun infrastruktur serta akses digital yang masih rendah," jelasnya.
Yang terakhir, ia menekankan pentingnya sistem verifikasi di lapangan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung suksesnya program ini.
"Pemerintah selaku regulator serta Pertamina selaku eksekutor di lapangan harus berkoordinasi agar tujuan utama dari kebijakan ini dapat tercapai," pungkasnya.
*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
