Yogyakarta: Agen penjualan gas elpiji 3 kilogram di Yogyakarta menilai rencana penerapan kebijakan membeli gas bersubsidi dengan menunjukkan KTP menjadi persoalan rumit. Namun, rencana itu memang baik dan perlu dijamin ketersediaan stoknya.
Sri Rahayu, salah seorang agen gas elpiji di Maguwoharjo, Kabupaten Sleman mengatakan pembelian dengan menunjukkan KTP itu kian rumit. Namun, ia mengatakan sudah ada pihak agen yang membatasi pembelian konsumennya.
"Ning kene malah wes ono toko sik adol gas 3 kg kudu nganggo KK (kepala keluarga), dibatesi 2 tabung per KK (di daerah sini malah sudah ada penjual gas elpiji membatasi pembelian 2 tabung per KK,)," ujar Rahayu dihubungi, Jumat, 20 Januari 2023.
Rahayu tak khawatir soal pembeli akan menurun. Menurut dia selama itu kebutuhan pokok pasti akan dicari konsumen.
Ia lebih mempertanyakan bagaimana pengaturan yang pemerintah lakukan. Menurut dia pembeli tak bisa sekadar hanya menunjukkan kartu identitas itu. Ia menilai sistem untuk memastikan pembeli yang berhak mendapat subsidi menjadi masalah substansial.
"Pembeli menurun sih pastinya enggak, karena mboh piye carane mesti dho golek (bagaimana pun caranya pasti pada mencari. Cuma yang penting kita tahu aturan pastinya gimana, indikatornya harus jelas. Sekelas solar aja yang sulit, yo tetep dho golek meski kudu neng dinas-dinas ngurus (mengakses solar bersubsidi yang harus bepergian dari dinas ke dinas saja dilakukan)," ujarnya.
Selain masalah kepastian di atas, ia mengatakan ada persoalan lain yang beberapa kali terjadi, seperti stok melimpah dan pembeli sedikit dan stok menipis dan permintaan banyak. Ia mengingatkan agar pemintah menjaga kestabilan pasokan di tingkat bawah.
"Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sama ini, jangan ada monopoli yang bisa merugikan masyarakat," ungkapnya.
Suparno, seorang agen gas elpiji di Kabupaten Bantul, menambahkan setiap kebijakan yang mengatur kebutuhan primer masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik. Ia berharap pemerintah membuat konsep yang matang dari hulu sampai hilir.
"Jangan malah mempersulit rakyat. Rakyat di daerah itu sudah sulit jangan ditambahi kebijakan ribet ini-itu," kata dia.
Yogyakarta: Agen penjualan gas elpiji 3 kilogram di Yogyakarta menilai rencana penerapan kebijakan membeli gas bersubsidi dengan menunjukkan KTP menjadi persoalan rumit. Namun, rencana itu memang baik dan perlu dijamin ketersediaan stoknya.
Sri Rahayu, salah seorang agen gas elpiji di Maguwoharjo, Kabupaten Sleman mengatakan pembelian dengan menunjukkan KTP itu kian rumit. Namun, ia mengatakan sudah ada pihak agen yang membatasi pembelian konsumennya.
"
Ning kene malah wes ono toko sik adol gas 3 kg
kudu nganggo KK (kepala keluarga),
dibatesi 2 tabung per KK (di daerah sini malah sudah ada penjual gas elpiji membatasi pembelian 2 tabung per KK,)," ujar Rahayu dihubungi, Jumat, 20 Januari 2023.
Rahayu tak khawatir soal pembeli akan menurun. Menurut dia selama itu kebutuhan pokok pasti akan dicari konsumen.
Ia lebih mempertanyakan bagaimana pengaturan yang pemerintah lakukan. Menurut dia pembeli tak bisa sekadar hanya menunjukkan kartu identitas itu. Ia menilai sistem untuk memastikan pembeli yang berhak mendapat subsidi menjadi masalah substansial.
"Pembeli menurun sih pastinya enggak, karena
mboh piye carane mesti dho golek (bagaimana pun caranya pasti pada mencari. Cuma yang penting kita tahu aturan pastinya gimana, indikatornya harus jelas. Sekelas solar aja yang sulit,
yo tetep dho golek meski kudu neng dinas-dinas ngurus (mengakses solar bersubsidi yang harus bepergian dari dinas ke dinas saja dilakukan)," ujarnya.
Selain masalah kepastian di atas, ia mengatakan ada persoalan lain yang beberapa kali terjadi, seperti stok melimpah dan pembeli sedikit dan stok menipis dan permintaan banyak. Ia mengingatkan agar pemintah menjaga kestabilan pasokan di tingkat bawah.
"Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi. Sama ini, jangan ada monopoli yang bisa merugikan masyarakat," ungkapnya.
Suparno, seorang agen gas elpiji di Kabupaten Bantul, menambahkan setiap kebijakan yang mengatur kebutuhan primer masyarakat harus dipertimbangkan dengan baik. Ia berharap pemerintah membuat konsep yang matang dari hulu sampai hilir.
"Jangan malah mempersulit rakyat. Rakyat di daerah itu sudah sulit jangan ditambahi kebijakan ribet ini-itu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
