Menurutnya, keputusan S&P yang kembali menegaskan peringkat sovereign Indonesia di level BBB (investment grade) dengan outlook stabil, mencerminkan berlanjutnya kepercayaan terhadap disiplin fiskal dan stabilitas makroekonomi Indonesia. Penilaian tersebut diperkuat hasil diskusi dengan Kementerian Keuangan di Washington DC pada 26 April.
| Baca juga: Menkeu Purbaya ke S&P Global: Tenang, Rasio Utang RI Tetap Terkendali |
“Kepercayaan ini ditopang oleh komitmen pemerintah menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB, penguatan kinerja pendapatan yang tumbuh sekitar 20–30% secara year to date, serta potensi defisit yang lebih rendah di kisaran 2,8% dari PDB,” jelas Jessica.
Meski demikian, ia menyoroti masih adanya kekhawatiran terkait rasio pembayaran utang yang berada di atas 15%. Namun secara keseluruhan, menurutnya, profil fiskal Indonesia masih tergolong terjaga dan kredibel di mata investor global.
Sorotan atas Investigasi Perdagangan AS
Jessica juga menilai investigasi Section 301 oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia kurang mencerminkan struktur ekonomi yang sebenarnya. Tuduhan terkait surplus perdagangan dan kapasitas berlebih dinilai tidak sepenuhnya relevan.Surplus perdagangan Indonesia yang mencapai sekitar USD31 miliar pada 2024, menurutnya, lebih banyak ditopang oleh ekspor berbasis komoditas seperti nikel, minyak sawit, dan batu bara, bukan karena distorsi kebijakan industri atau kelebihan kapasitas manufaktur.
“Surplus bilateral sekitar USD18 miliar juga relatif kecil jika dibandingkan dengan negara target lain. Selain itu, isu kapasitas berlebih di sektor seperti semen kurang relevan terhadap eksposur perdagangan AS yang terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan dampak langsung distorsi perdagangan yang relatif kecil, sehingga masih terbuka ruang untuk penolakan melalui mekanisme formal dan dialog pemangku kepentingan.
Tekanan Pasar Tenaga Kerja
Dari sisi domestik, Jessica menggarisbawahi adanya tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja. Temuan KSPI dan Apindo menunjukkan perlambatan perekrutan di sektor formal, yang sebagian besar mulai digantikan oleh penciptaan kerja di sektor informal dengan tingkat upah dan produktivitas lebih rendah.Ia juga mencatat meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu pekerja per 26 Februari, terutama di industri padat karya yang terdampak kenaikan biaya energi dan input impor.
“Jika tekanan biaya terus berlanjut tanpa intervensi kebijakan jangka pendek, risiko kontraksi lapangan kerja formal bisa semakin besar dan pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga,” kata Jessica.
Pasar Obligasi dan Rupiah Masih Stabil
Dari sisi pasar keuangan, Jessica melihat kondisi obligasi pemerintah Indonesia masih relatif stabil. Yield obligasi 10 tahun turun ke 6,58%, sementara US Treasury 10 tahun berada di 4,28%, dengan spread INDOGB–UST di level 231 bps.Rupiah juga tercatat menguat tipis ke level Rp17.136 per dolar AS, seiring stabilnya indeks dolar (DXY) di kisaran 98. Di saat yang sama, CDS Indonesia tenor 5 tahun turun ke 83 bps, level terendah sejak Februari 2026.
Menurutnya, stabilitas ini ditopang oleh kebijakan Bank Indonesia yang aktif melakukan intervensi untuk menjaga pasar, termasuk menarik aliran masuk ke pasar Surat Berharga Negara (SBN). Total inflow tercatat mencapai Rp11,6 triliun month-to-date, dengan kepemilikan asing naik ke 12,7%, tertinggi sejak awal Maret 2026.
Dengan kondisi tersebut, Jessica tetap mempertahankan preferensi pada pasar obligasi Indonesia tenor jangka pendek hingga menengah (2–5 tahun), yang dinilai masih menawarkan keseimbangan risiko dan imbal hasil di tengah volatilitas global.
“Dukungan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia masih menjadi penyangga utama stabilitas pasar obligasi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
