Sri Mulyani menyebutkan Indonesia dianggap memiliki ketahanan yang cukup baik didukung indikator neraca pembayaran, APBN, ketahanan dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga yang relatif dalam situasi lebih baik.
"Ini tidak berarti kita terlena. Kita tetap waspada namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita," ucap Sri Mulyani kata dia dalam konferensi pers di Nusa Dua Bali, Rabu, 13 Juli 2022.
"Apakah itu fiscal policy, monetary policy, OJK di finance sektor dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi eksposure dari korporasi Indonesia," lanjut dia.
.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: MI/Moh Irfan
Sri Mulyani mengakui saat ini berbagai risiko global akan mendorong kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi.
"Kita tetap harus waspada karena ini akan berlangsung sampai tahun depan. Risiko global mengenai inflasi dan resesi atau stagflasi sangat riil dan akan menjadi salah satu topik pembahasan kita," tutur dia.
Sri Mulyani menyebut seluruh dunia saat ini tengah menghadapi konsekuensi dari masalah geopolitik dalam bentuk kenaikan harga pangan dan energi. Padahal inflasi juga sebelumnya sudah mengalami kenaikan sebagai dampak distribusi rantai pasok pascapandemi covid-19.
"Kemudian inflasi ini diperburuk dengan geopolitical situation perang di Ukraina yang menimbulkan dampak kenaikan harga pangan dan energi. Jadi ini triple hit dari sisi tadi supply disruption dan energi. Kenaikan yang tinggi inflasi ini sudah kita lihat di berbagai negara," ungkapnya.
Baca: 15 Negara Berpotensi Resesi Ekonomi, Termasuk Indonesia! |
Daftar 15 negara berpotensi resesi ekonomi
Bloomberg merilis sebuah survei tentang negara yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Sri Lanka menempati posisi pertama dengan potensi resesi dengan presentase 85 persen. Sementara, Indonesia menduduki peringkat 14.Berikut 15 negara berpotensi resesi ekonomi:
- Sri Lanka: 85 persen
- Selandia Baru: 33 persen
- Korea Selatan: 25 persen
- Jepang: 25 persen
- China: 20 persen
- Hongkong: 20 persen
- Australia: 20 persen
- Taiwan: 20 persen
- Pakistan: 20 persen
- Malaysia: 13 persen
- Vietnam: 10 persen
- Thailand: 10 persen
- Filipina: 8 persen
- Indonesia: 3 persen
- India: 2 persen
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News