Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani
Presiden Joko Widodo. Foto: MI/Ramdani

Dibisikin Menkeu, Presiden Tetapkan Defisit APBN 2023 di Bawah 3%

Antara • 29 September 2022 12:08
Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tetap akan mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada di bawah tiga persen pada 2023.
 
"Banyak yang menyarankan 'Presiden Jokowi, untuk tumbuhkan ekonomi kita minta saja ke DPR agar fiskal kita bisa diberi lebih (ruang defisit) dari tiga persen lagi seperti krisis'. Saya diskusi dengan Bu Menkeu, beliau kasih alasan banyak, jadi ya tetap di bawah tiga persen saja, yang penting APBN kita harus sehat, ini kunci," kata Presiden Joko Widodo dalam acara United Overseas Bank (UOB) Economic Outlook 2023, dilansir Antara, Kamis, 29 September 2022.
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diizinkan melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama tiga tahun atau berakhir pada 2022.
 
Baca juga: Tok! RUU APBN 2023 Dibawa ke Sidang Paripurna, Ini Detailnya 

"Sekarang semua negara sedang berkonsentrasi menguatkan dari namanya inflasi. Ini jadi momok semua negara, takut sama barang yang namanya inflasi, ini ketakutan luar biasa," ungkapnya.
 
Jokowi juga menyampaikan, inflasi Indonesia Indonesia (year on year) adalah pada posisi 4,6 persen, lebih rendah dibanding negara lain.
 
"Kenapa bisa kita jaga seperti ini? Karena menurut saya, antara otoritas pemegang fiskal APBN, yaitu Bu Menteri Keuangan dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia berjalannya beriringan, rukun, sinkron," katanya.
 
Jokowi lalu menyebut bila dibandingkan dengan negara yang lain yang otoritas moneter dan fiskalnya tidak sinkron, maka berujung pada inflasi.
 
"Di negara lain, bank sentral naikin bunga, menteri keuangannya naikin defisit, artinya apa? Menggrojokkan uang lebih ke pasar, artinya nambah inflasi, yang satu rem inflasi, yang satu grojokin inflasi. Ini bedanya karena BI dan Kemenkeu kerja rukun sinkron, konsolidatif, APBN-nya konsolidatif, ABPN-nya menyehatkan berani memutuskan," jelasnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan kerja BI sebagai bank sentral dinilainya cukup hati-hati dan menyesuaikan situasi tetapi juga konsisten kepada pelaku-pelaku industri.
 
"Yang paling penting adalah bisa menjaga stabilitas. Negara kita Indonesia kalau saya lihat pemulihan ekonominya relatif masih kuat," ungkapnya.
 
Presiden Jokowi mengatakan realisasi pendapatan negara pada 2022 adalah Rp1.764 triliun atau tumbuh 49 persen dibanding 2021.
 
"Kemudian kepada para pembayar pajak, saya mengucapkan terima kasih karena penerimaan pajak sampai sekarang mencapai Rp1.171 triliun. Tumbuh 58 persen, artinya pembayar pajak masih ada dan justru tumbuh 58 persen," imbuhnya.
 
Sedangkan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp206 triliun atau tumbuh 30,5 persen. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp386 triliun atau tumbuh 38,9 persen.
 
"Nanti tolong ditanyakan Bu Menteri Keuangan jelasnya siapa yang bayar pajak? Bea cukai siapa yang bayar? PNBP siapa yang bayar? Artinya masyarakat masih konsisten dan memiliki kemampuan dalam hal yang tadi saya sampaikan," ujarnya.
 
(ANN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif