Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Panglima TNI Gatot Nurmantyo di Markas Besar TNI di Cilangkap yang bertepatan dengan acara Rapim TNI 2017.
"Wujud nyata dari kerja sama ini adalah diharapkan TNI ikut berperan serta membantu mengawasi mengamankan pajak-pajak negara terutama juga dalam urusan untuk membantu pemasukan APBN," tutur Sri Mulyani, dalam siaran persnya, Selasa (17/1/2017).
Baca: Penerimaan Pajak Rp1 Triliun Bisa Gaji 10 Ribu Polisi
Sebelum dilakukan penandatanganan, Sri Mulyani berkesempatan memberikan paparannya tentang Pengelolaan Ekonomi dan Keuangan Negara dalam APBN di hadapan para perwira tinggi TNI.
"Militer, parpol, elit, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara," ujar Sri sembari menekankan pentingnya peran serta militer untuk membangun suatu negara.
Dia menegaskan, seharusnya Indonesia bisa mendapatkan 15 persen dari potensi penerimaan pajak yang sekarang ada baru 11 persen.
Baca: Kerja Keras Pegawai Ditjen Pajak Kunci Kesuksesan Amnesti Pajak
"Artinya ada selisih empat persen yang harus kita kejar," ungkap dia, sembari menekankan salah satu tujuan kerja sama untuk mengejar target potensial penerimaan pajak.
Di samping itu, lanjutnya, tidak lupa fungsi pengawasan juga karena banyak wilayah di Indonesia terdapat celah ataupun jalan-jalan tikus untuk pintu masuknya barang-barang ilegal terutama di daerah perbatasan laut dengan adanya kerja sama ini dengan bantuan TNI bisa membantu mengakomodir daerah-daerah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
