"Kami sepakat dengan semua Fraksi DPR mengenai pentingnya untuk menguatkan kebijakan APBN sebagai instrumen di dalam melindungi ekonomi dan rakyat guna menghadapi ketidakpastian global," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 Agustus 2023.
Pada Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi-Fraksi DPR RI seluruhnya menggarisbawahi semakin kompleks dan beratnya tantangan mengelola ekonomi ke depan, khususnya ancaman eksternal dengan melemahnya kinerja ekonomi global dan meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai potensi implikasinya.
"Kita patut bersyukur dengan kerja keras dan sinergi yang kuat maka Indonesia mampu mengatasi pandemi dan terus menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ini menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi ke depan di dalam mewujudkan semua Visi Indonesia Maju 2045," kata Menkeu.
| Baca: Penghapusan 2,3 Juta Honorer Bakal Ditunda via Revisi UU ASN |
Menkeu mengungkapkan, dalam guncangan dan kompleksitas kondisi global usai pandemi, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu menjaga pemulihan ekonomi secara baik. Untuk itu, APBN akan terus dijadikan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menuntaskan berbagai prioritas pembangunan.
Jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun memaparkan jawaban pemerintah terkait asumsi pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, optimalisasi pendapatan negara, dan peningkatan kualitas belanja.Selain itu, Menkeu menjelaskan kebijakan pemberian insentif terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), upaya pemerintah untuk menjamin subsidi tepat sasaran, peningkatan sinergi keuangan pusat-daerah, dan sebagainya.
Menkeu pun menyambut baik dukungan anggota dewan untuk membahas lebih lanjut RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jadwal yang telah disepakati.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPR yang telah menyampaikan pandangan terhadap RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada 16 Agustus," ucap sang Bendahara Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
