Namun demikian, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan jika anggaran tersebut bukan keputusan final.
Dahnil beralasan, Kemhan masih menggodok beleid pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk 25 tahun ke depan. Belum ada angka final yang ditentukan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan jawaban gamblang terkait hal ini.
Baca: Kemhan Ungkap Alasan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dibiayai Utang Luar Negeri
"Nanti akan dijelaskan dirjen anggaran, akan disiapkan media briefing," ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, saat dikonfirmasi Medcom.id, dikutip Senin, 7 Juni 2021.
Sebelumnya, Dahnil sempat mengatakan bahwa rencana pengadaan Alpalhankam senilai Rp1,7 kuadriliun dengan skema utang luar negeri. Kebijakan itu dipakai supaya tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021 lalu.
Menurut dia, pinjaman dari beberapa negara tersebut akan diberikan dengan tenor panjang dan bunga sangat kecil. Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
