Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021. Foto: Medcom.id
Juru bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam program Newsmaker Medcom.id bertajuk 'Jubir Prabowo Jawab Tudingan Mafia Alutsista Mister M', Rabu, 12 Mei 2021. Foto: Medcom.id

Kemhan Ungkap Alasan Alpalhankam Rp1,7 Kuadriliun Dibiayai Utang Luar Negeri

Nasional alutsista tni tni apbn pertahanan negara kendaraan militer Kementerian Pertahanan
Fachri Audhia Hafiez • 31 Mei 2021 20:57
Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjawab polemik rencana pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) senilai Rp1,7 kuadriliun dengan skema utang luar negeri. Kebijakan itu dipakai supaya tidak membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
 
"Dalam arti, tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional," kata juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Mei 2021.
 
Menurut dia, pinjaman dari beberapa negara tersebut akan diberikan dengan tenor panjang dan bunga sangat kecil. Proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pengamat: Masterplan Jadi Jawaban Dilema Modernisasi Alutsista
 
"Anggaran Kemhan setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto) selama 25 tahun ke depan," terang Dahnil.
 
Politikus Gerindra itu mengatakan dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Alpalhankam yang beredar dan mencantumkan nilai anggaran fantastis belum final. Rancangan aturan itu masih diuji mendalam.
 
Dahnil menuturkan dokumen perencanaan pertahanan tersebut sejatinya bagian dari rahasia negara. Pembahasan terhadap dokumen internal itu masih berlangsung.
 
Dia menyesalkan ada pihak-pihak yang membocorkan dokumen tersebut. Dahnil menuding ada kesengajaan pembocoran dokumen itu sebagai alat politik.
 
"Untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa political jealousy (kecemburuan politik)," ujar Dahnil.
 
Kemhan, kata Dahnil, akan tegas dan mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut. Masalah ini menimbulkan kesimpangsiuran di publik.
 
Dokumen rancangan perpres terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI beredar di publik. Tercatat anggaran belanja senjata itu senilai US$ 124.995.000.000 atau setara Rp1,7 kuadriliun.
 
Pembiayaan alutsista tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Dokumen itu juga mencatat rencana belanja alutsista hingga 2044.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif