Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2023.
Adapun data Kementerian Keuangan menunjukan realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp714,6 triliun atau 31,8 persen dari target APBN 2023.
Dari total realisasi itu sebesar Rp366,2 triliun langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Dalam hal ini, 51,2 persen atau lebih dari separuh belanja pemerintah pusat itu sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat, terutama masyarakat miskin,” katanya dipantau secara daring, Senin, 26 Juni 2023.
| Baca juga: Menkeu Beberkan Sejumlah Dukungan Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat, Berikut Rinciannya! |
Secara rinci, Sri Mulyani merinci belanja negara yang langsung dirasakan oleh masyarakat dibagi menjadi tiga kategori yaitu bantuan sosial dan UMKM, pendidikan, infrastruktur, serta bansos yang disalurkan oleh non Kementerian/Lembaga.
Untuk program Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako telah tersalurkan sebesar Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar telah tersalurkan Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa.
Lalu untuk bantuan benih, mulsa, pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar, bantuan alat dan mesin [pertanian sebesar Rp163,2 miliar, bantuan ternak Rp577 miliar, dan bantuan benih ikan, kepiting dan udang sebesar Rp14,5 miliar.
Kemudian, belanja yang disalurkan untuk pendidikan adalah Program Indonesia Pintar sebesar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, Program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp5,1 triliun untuk 4,5 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN.
Selanjutnya belanja negara untuk infrastruktur di antaranya bantuan stimulan perumahan Cianjur sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp46,5 triliun.
Sedangkan realisasi belanja yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi listrik Rp35,6 triliun, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp26,9 triliun, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
