Di antaranya, Sri Mulyani menjelaskan, mulai dari belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L yang utamanya untuk mendukung pembayaran manfaat pensiun, bunga utang, dan penyaluran subsidi.
Manfaat langsung ke masyarakat
Untuk belanja K/L, pemerintah telah memberikan manfaat langsung kepada 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,2 juta jiwa KPM kartu sembako, dan sejumlah 96,7 juta jiwa penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibayarkan iuran preminya oleh pemerintah.
"Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama," ujar Menkeu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Mei 2023.
| Baca: Mantap, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023, Apa Pendongkraknya? |
"Selain itu, pemerintah juga memberikan manfaat langsung dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP kuliah, dan juga biaya operasi sekolah untuk sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama," ujar Menkeu, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Mei 2023.
Bantuan perumahan dan infrastruktur
Dukungan lainnya juga diberikan pemerintah untuk bantuan stimulan perumahan bencana serta membangun infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti sarana dan prasarana pendidikan, perluasan pipa untuk air minum, perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan rel kereta api, bandara, serta pelabuhan dengan nominal mencapai Rp34,4 triliun.
Sementara untuk petani, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa benih, mulsa, pupuk organik, bantuan ternak, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan berupa benih ikan, kepiting, dan udang dengan nominal mencapai Rp12,5 miliar.
Tidak hanya itu, selanjutnya Menkeu menjelaskan masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebanyak Rp5,2 triliun dengan kompensasi Rp33,8 triliun, serta subsidi gas LPG tiga kg sebesar Rp21,6 triliun.
Sementara untuk petani, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa benih, mulsa, pupuk organik, bantuan ternak, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga bantuan berupa benih ikan, kepiting, dan udang dengan nominal mencapai Rp12,5 miliar.
| Baca: Surplus APBN hingga April Tembus Rp234,7 Triliun, Ini Rinciannya! |
Tidak hanya itu, selanjutnya Menkeu menjelaskan masyarakat umum juga mendapatkan dampak langsung dari APBN dalam bentuk subsidi listrik sebesar Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM sebanyak Rp5,2 triliun dengan kompensasi Rp33,8 triliun, serta subsidi gas LPG tiga kg sebesar Rp21,6 triliun.
Kartu prakerja
Sedangkan kartu prakerja dapat dinikmati oleh 182,6 ribu peserta dengan nilai manfaat mencapai Rp804,2 miliar, dan subsidi perumahan sebesar Rp204,1 miliar untuk 50,3 ribu unit. Sementara untuk subsidi di bidang kesehatan mencapai Rp42,3 triliun atau naik 13,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Sampai dengan April kita (juga) telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen. Dari sisi Taspen Rp50,8 triliun dan Asabri Rp7,3 triliun," ujarnya.
Belanja pemerintah lainnya disalurkan untuk pembangunan dan maintenance ruas jalan nasional dan jalan daerah baik berupa tol maupun non tol, dengan anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun total keseluruhannya mencapai Rp203,5 triliun.
"Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut," pungkas menkeu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
"Sampai dengan April kita (juga) telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbuh 5,1 persen. Dari sisi Taspen Rp50,8 triliun dan Asabri Rp7,3 triliun," ujarnya.
Belanja pemerintah lainnya disalurkan untuk pembangunan dan maintenance ruas jalan nasional dan jalan daerah baik berupa tol maupun non tol, dengan anggaran terbesar di alokasikan untuk wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun total keseluruhannya mencapai Rp203,5 triliun.
"Ini tentu akan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dan kita berharap juga akan meningkatkan produktivitas dari daerah-daerah tersebut," pungkas menkeu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
