Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penurunan satu persen dibandingkan transfer tahun lalu bukan karena alokasinya, melainkan karena beberapa dari daerah masih memerlukan untuk pemenuhan dan penyiapan syarat penyaluran dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Karena kami melihat di DAU mengalami penurunan 8,9 persen. Bukan karena total alokasinya menurun, melainkan karena penyalurannya belum melengkapi syarat salurnya," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, Senin, 24 Juli 2023.
Dari sisi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang masuk dalam dana alokasi non fisik juga mengalami penurunan 4,6 persen. Ini karena pemerintah pusat masih menyelesaikan verifikasi dari sisa dana BOS tahun anggaran sebelumnya.
Menurut Sri Mulyani, ini untuk semakin memperbaiki akurasi anggaran yang disalurkan ke masing-masing sekolah dan juga menjaga masing-masing daerah telah memenuhi syarat.
"Sehingga waktu daerah menerima anggaran dari pemerintah pusat akan betul-betul digunakan untuk layanan masyarakat dan perbaikan pembangunan di daerah," kata dia.
| Baca juga: Menkeu Akui Kecepatan Belanja Lebih Lambat dari Penerimaan Negara |
Belanja APBD di bawah 40%
Adapun, total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Juni 2023 tercatat sebesar Rp399,55 triliun atau 31,26 persen dari pagu belanja Rp1.278,15 triliun.
"Melihat jumlah anggaran pusat yang ditransfer ke daerah Rp364,1 triliun, artinya mayoritas dari belanja APBD masih mengandalkan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang (TKDD)," tutur Sri Mulyani.
Jumlah Rp399,55 triliun ini, lanjutnya, tumbuh sebesar 6,23 persen dibandingkan 2022 yang sebesar Rp376,04 triliun.
"Melihat total target belanja APBD Rp399,5 triliun, 31,26 persen dari pagu belanja Rp1.278,15 triliun. Sama dengan pemerintah pusat, kecepatan belanja di daerah masih di bawah 40 perseb," kata Menkeu.
Dari sisi belanja per jenisnya, belanja pegawai naik 11,01 persen menjadi Rp181,08 triliun dari Rp163,12 triliun, karena adanya kenaikan tambahan penghasilan dan juga belanja gaji dan tunjangan ASN yang penghasilannya ditingkatkan di masing-masing daerah.
Untuk belanja barang dan jasa naik tipis 1,8 persen mencapai Rp103,79 triliun. Belanja modal tercatat Rp26 triliun, naik 5,63 persen dari tahun sebelumnya, terutama untuk infrastruktur dasar seperti air, jalan, dan alat angkutan.
Berdasarkan fungsinya, mayoritas masih didominasi oleh belanja fungsi kesehatan sebesar Rp64,34 triliun, termasuk dalam hal ini untuk operasi Puskesmas. Sedangkan belanja untuk fungsi ekonomi menjadi terbesar kedua yaitu Rp49,04 triliun, naik 4,53 persen.
Sri Mulyani menuturkan, pemerintah daerah masih sangat kecil dari sisi alokasi belanja untuk pertimbangan perlindungan sosial hanya Rp4,36 triliun.
"Dibandingkan dengan operasi pemerintah pusat yang mencapai Rp492 triliun, maka belanja untuk melindungi masyarakat sosial memang mayoritas berasal dari APBN, bukan dari APBD," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
