"Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang melakukan supervisi menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP (laporan hasil analisis/laporan hasil pemeriksaan PPATK) dengan nilai agregat lebih dari Rp349 triliun," ujarnya, dilansir dari Antara, Senin, 10 Maret 2023.
Supervisi itu, lanjut dia, akan dilakukan oleh tim gabungan atau satgas dengan melakukan pembangunan kasus dari awal atau case building. Mahfud menambahkan Komite TPPU melalui satgas akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar.
| Baca: Kisruh Mahfud MD Sebut Rp349 Triliun di Kemenkeu, Berikut Pemahaman Apa Itu Transaksi Keuangan Mencurigakan! |
"Komite (melalui satgas) akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni dimulai dengan LHP agregat lebih dari Rp189 triliun," ujar dia.
Libatkan sejumlah pihak
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan, tim gabungan atau satgas tersebut akan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Ditjen Bea dan Cukai, dan Bareskrim Polri.| Baca: Ada 5.066 Titik, Cek di Sini Lokasi Layanan Penukaran Uang Baru untuk Lebaran |
Berikutnya, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahfud mengatakan, Komite TPPU serta tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pembentukan satgas itu disepakati usai Komite TPPU melakukan pertemuan di Jakarta, Senin pagi ini. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan secara resmi mengenai dugaan transaksi janggal di Kemenkeu Rp349 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 29 Maret.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menyampaikan, ada 491 entitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun. "Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata dia.
| Baca: Dibenturkan dengan Budi Gunawan, Arteria Dahlan Tak Terima |
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, 491 entitas ASN tersebut terdiri atas tiga kelompok Laporan Hasil Analisis (LHA). Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu dengan jumlah Rp35.548.999.231.280 yang melibatkan 461 entitas ASN Kemenkeu.
Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain. Nilai transaksi dari kategori itu adalah Rp53.821.874.839.402 dengan jumlah entitas ASN Kemenkeu terlibat sebanyak 30 orang.
Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tidak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai di kementerian tersebut. Untuk kategori itu, jumlah transaksinya mencapai Rp260.503.313.306 dan tidak melibatkan entitas ASN Kemenkeu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
