Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar Indonesia terhindar dari hantaman resesi. Misalnya mendorong konsumsi domestik yang selama ini memang menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sekarang kalau mau mendorong konsumsi domestik, daya beli masyarakat, ada tiga hal paling tidak. Apa yang dibeli, dibelanjakan di era seperti sekarang ini. Kemudian siapa pelakunya, kemudian dari mana dananya," kata dia dalam diskusi 'Meramu Resep Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi' di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2020.
Enggar menjelaskan dorongan terhadap konsumsi domestik akan optimal jika menggenjot pemanfaatan produk dalam negeri. Di samping itu, konsumsi hasil pertanian dan perikanan juga harus mendapat perhatian khusus lantaran dua sektor ini berpotensi tumbuh signifikan di masa pandemi.
"Kita harus mendorong produk dalam negeri terutama produk lokal UKM dalam negeri untuk dibeli oleh masyarakat. Tanpa kita harus melarang, tanpa menyatakan setop impor. Kita tidak membatasi tapi dengan sedemikian rupa didorong masyarakat kita supaya belanja produk dalam negeri," ungkapnya.
Menurutnya konsumsi rumah tangga selama ini bertumpu pada masyarakat kelas menengah bawah. Karena itu, keputusan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) tunai maupun nontunai melalui berbagai program perlindungan sosial dinilai sudah tepat.
"Persoalannya masyarakat menengah ke atas masih pelit dalam belanja. Dia akan belanja seperlunya baik karena takut keluar rumah, ataupun menjaga cadangan keuangannya. Ini tercermin pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan, dan bagaimana peningkatan harga emas, karena emas ini cadangan bagi mereka yang likuid," tambah dia.
Enggar menambahkan pemerintah dapat mengandalkan belanja pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pemberian bansos. Termasuk menambah stimulus dan subsidi bagi swasta maupun sektor UMKM.
Meski begitu, pemerintah tetap harus memperhatikan investasi maupun kinerja ekspor nasional. Pasalnya, kedua sektor ini turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penambahan visa negara.
"Kalau investasi datang, baik itu dari dalam negeri ataupun dalam negeri, bebaskan saja pajaknya. Berapapun investasi yang masuk beri pembebasan pajak selama lima tahun. Di samping itu izinnya juga perlu dipermudah. Karena kalau menggunakan yang biasanya, izin investasi itu bisa lama sekali," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
