Wapres Jelaskan Urgensi Penerbitan DNI
Wakil Presiden Jusuf Kalla nilai relaksasi Daftar Negativ Investasi lebih dibebaskan. (Foto: AFP).
Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) belum perlu dikeluarkan. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sebaliknya.

Baca juga: Kadin Sebut Pemerintah Setuju Kaji Ulang Relaksasi DNI.

"Kenapa kita lebih membebaskan? Dari data yang ada perkembangan (investasi) kita lebih rendah dibanding Vietnam, Malaysia, dan Thailand," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 23 November 2018. 

Kalla mengatakan tiga negara itu lebih terbuka buat investor asing. Sedangkan Indonesia lebih tertutup buat para investor asing. 

Hal ini bakal berdampak terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Karena, Indonesia bakal ketinggalan dari negara tetangga jika tak mempunyai aturan yang lebih bersaing. 

"Maka lama-lama kita ketinggalan investasi, dan kalau ketinggalan investasi kita ketinggalan jumlah lapangan kerja, pajak tidak akan naik kan," kata dia. 

Kalla juga menjawab keluhan Apindo dan Kadin tentang kurangnya pembicaraan tentang kebijakan ini. Kalla menyebut tak seluruh kebijakan pemerintah harus melibatkan pengusaha. 

"Jangan lupa, Presiden dan saya juga Menko Maritim (Luhut Binsar Panjaitan) pengusaha juga, jadi ngerti juga," kata dia. 

Selain itu, Kalla menyebut Apindo dan Kadin bisa berkomunikasi langsung dengan menteri dan Presiden. Ia menegaskan kebijakan ini tak akan mengurangi kesempatan buat pengusaha nasional. 

"Tapi sekali lagi (pemerintah) tidak mengurangi kesempatan pengusaha nasional untuk berusaha, tidak mengurangi," pungkas Kalla.



(FJR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id