Kadin Sebut Pemerintah Setuju Kaji Ulang Relaksasi DNI
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani (Foto: Medcom.id/Desi Angriani)
Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan pemerintah setuju untuk mengkaji ulang pelaksanaan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masuk dalam salah satu poin utama Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Adapun Kadin Indonesia telah bertemu dengan pemerintah untuk meminta adanya kajian ulang tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani membenarkan pihaknya telah bertemu sejumlah pihak antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi, dan Mensesneg.

"Jadi kesepakatan yang kita capai kemarin adalah untuk Paket Kebijakan Ekonomi XVI soal tax holiday dan DHE tetap jalan, tapi untuk relaksasi DNI itu dikaji ulang dan dievaluasi dengan menunggu masukkan dari dunia usaha yang dalam hal ini Kadin," jelas Rosan, ditemui di Studio Grand Metro TV, Jakarta Barat, Jumat, 23 November 2018.

Rosan menambahkan pihaknya berencana melakukan sosialisasi bersama Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian dalam waktu dekat di Solo, Jawa Tengah. Sosialisasi tersebut menjadi penting agar tidak ada yang salah kaprah dengan kebijakan relaksasi DNI tersebut.

"Kita akan mengundang 1.500 orang pengusaha, tidak hanya dari Jakarta. Pak Menko (Darmin Nasution) dan Pak Airlangga juga akan memaparkan supaya persepsinya ini sama. Karena ini perspesinya beda-beda," kata Rosan.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan menunda kebijakan relaksasi DNI. Hal ini menyusul permintaan kalangan pelaku usaha untuk menunda pelonggaran investasi asing. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan aturan tersebut tetap akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Relaksasi DNI kali ini akan melonggarkan ketentuan investasi di 54 sektor bidang usaha. Adapun relaksasi DNI merupakan salah satu bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI. Kali ini pemerintah akan melonggarkan ketentuan investasi di 54 sektor bidang usaha.

Dalam relaksasi DNI ini, pemerintah membuka peluang investasi asing hingga 100 persen pada 25 bidang usaha. Adapun penanaman modal asing di 25 bidang usaha itu sebelumnya dibatasi porsinya sebesar 40 persen, 60 persen, hingga 97 persen.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id