Ilustrasi. FOTO: dok MI

Ekonomi Indonesia Sulit Berkembang Akibat Utang, Benar Gak?

Angga Bratadharma • 21 Maret 2023 09:15

Jakarta: Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menegaskan pertumbuhan utang Pemerintah Indonesia bisa dikatakan sudah tidak masuk akal. Dengan beban utang sebesar itu, Indonesia telah terjebak dalam situasi middle low income trap atau negara berpendapatan menengah bawah.

"Yang saya khawatirkan, Indonesia kehilangan beberapa generasi karena kekurangan gizi, kurang pendidikan, dan penurunan status kesehatan dari berjuta anak Indonesia sebagai dampak memburuknya situasi ekonomi akibat tumpukan utang pemerintah. Mirisnya lagi, utang dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif," klaimnya, dalam keterangan resminya, Selasa, 21 Maret 2023.

Menurutnya, ekonomi Indonesia akan sulit berkembang. Sebab, keuangan negara tersandera untuk pembayaran pokok dan bunga utang. Mirisnya lagi, setiap tahun pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya lima persen, sementara pertumbuhan utang berada di atas itu.

Dari lima persen pertumbuhan ekonomi tiap tahun, lanjutnya, tiga persen berasal dari konsumsi yang artinya tidak menambah nilai dalam rantai ekonomi alias tidak menyerap pekerjaan dan menambah pendapatan negara di masa depan. Ia menilai hanya dua persen pertumbuhan ekonomi yang menggerakan dan memajukan ekonomi.

Baca: Ekonomi 'Berkobar' Jelang Ramadan

Angka itu, lanjutnya, tidak akan cukup memenuhi pertumbuhan utang negara karena angka utang sudah mengarah pada pola gali lubang tutup lubang. "Pada akhirnya, situasi ini yang bisa menjelaskan mengapa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih berada pada level yang tinggi," klaimnya.

Utang pemerintah

Hardjuno mengatakan utang Pemerintah Indonesia per akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.733,99 triliun. Posisi utang tersebut bertambah Rp825,03 triliun dari akhir 2021 yang sebesar Rp6.908,87 triliun. Diperkirakan utang pemerintah sudah di atas Rp8.000 triliun karena tiap kuartal Bank Indonesia terus membeli Surat Berharga Negara (SBN) tak kurang dari Rp200 triliun.

Lebih lanjut, menjelang pemilihan umum 2024, ia menambahkan, seluruh elemen bangsa ini harus sadar apa masalah mendasar bangsa ini. Karena tanpa itu, yang akan terjadi rakyat akan selalu dikorbankan dalam perebutan kekuasaan para elit. Sehingga tak heran selalu ada gesekan fisik di tingkat bawah saat pesta demokrasi.

Menurutnya anggaran negara terus saja dihambur-hamburkan untuk para elit yang bersandar pada penambahan utang. Sementara uang di bank yang disimpan oleh rakyat disalurkan kepada konglomerat. "Kalau terus dibiarkan, ketimpangan makin lebar dan rakyat makin sengsara," pungkas Hardjuno.