Taman Nasional Ujung Kulon. (FOTO: MI/Panca Syurkani)
Taman Nasional Ujung Kulon. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

SBSN Danai Lima Taman Nasional

Ekonomi taman nasional surat berharga negara
26 Desember 2018 10:54
Jakarta: Lima taman nasional dan satu laboratorium di bawah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) mendapat kucuran dana segar, melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp106,23 miliar.
 
Kelima Taman Nasional itu ialah Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bunaken, dan Taman Nasional Teluk Cenderawasih.
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan pendanaan SBSN itu menandakan bahwa taman nasional kian penting. Terlebih, tren destinasi wisata di berbagai negara saat ini merujuk ke taman nasional.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita (akan) mengubah paradigma pengelolaan taman nasional yang tertutup menjadi destinasi wisata yang dikelola dengan baik dengan sistem lestari," ucap Siti di Jakarta, Selasa, 25 Desember 2018.
 
Baca: 587 Proyek Tahun Depan Dibiayai Penerbitan Sukuk Rp22,5 Triliun
 
Dana segar SBSN itu akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, seperti menara pengawas, jalan akses, toilet, pendopo, kandang banteng, dan lainnya. "Di dalam taman nasional itu ada infrastruktur yang memang harus dipersiapkan karena menjadi bagian penting dari destinasi wisata untuk pengembangan ekonomi," ujar Siti.
 
Di sisi lain, pihaknya juga berupaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Untuk itulah melalui pendanaan SBSN juga akan dibangun satu Laboratorium Lapangan di Hutan Diklat Sawala-Mandapa Kadipaten, Jawa Barat.
 
Nilai pembiayaan proyek melalui SBSN pada 2019 mencapai Rp28,43 triliun atau meningkat dari 2018 yang sebesar Rp22,53 triliun. Selain KLHK, pembiayaan proyek SBSN 2019 juga ditujukan untuk enam kementerian/lembaga lainnya.
 
Menkeu Sri Mulyani berharap SBSN dapat meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional dan mendukung percepatan pembangunan.
 
"Proyek tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek. Namun, berasal dari penerimaan umum pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN." (Media Indonesia)
 

 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif