baca : Tak Beri Keuntungan Alasan Sri Mulyani Putus Kontrak JP Morgan
"Kami memahami itu dan tentu harus diyakinkan bahwa pembayaran pajak yang seharusnya melalui bank persepsi JPMorgan harus dialihkan ke bank persepsi yang lain," ujar Agus di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (3/1/2017).
Dirinya menambahkan, masih banyak bank persepsi yang bisa melayani pembayaran program amnesti pajak. Setidaknya, kata Agus, masih ada kurang lebih dari 70 bank persepsi.
Meskipun begitu, Agus memastikan jika BI tidak bisa mengambil langkah apapun setelah keputusan Menkeu tersebut. Hanya saja dirinya mengingatkan kepada para wajib pajak agar bertransaksi di bank persepsi yang terdaftar di Pemerintah.
"Pembayaran pajak (di JPMorgan) itu sekarang tidak diteruskan. Jadi kami mencatat kalau ada penyaluran dana, kalau ada transaksi membayar pajak tidak dengan bank yang tidak tercantum dalam bank persepsi," pungkasnya.
baca : Langkah Menkeu Putus Kontrak JP Morgan Dinilai Tepat
Diberitakan sebelumnya, bahwa adanya kesepatakan memutus kerja sama antara Dirjen Perbehandaraan Negara Kemenkeu dengan JPMorgan Chase Bank, N.A dalam kemitraan bank persepsi. Pemutusan kontrak ini berlaku pada 1 Januari 2017.
Selain itu, pemutusan status bank persepsi bagi JPMorgan juga dilatarbelakangi oleh rekomendasi JPMorgan kepada investor untuk melepas aset di indonesia dengan menurunkan rating Indonesia dari overweight menjadi underweight.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
