Menurut data dari Kementerian Keuangan yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBNKiTa pada Senin, 23 September 2024, hingga akhir Agustus, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp18,9 triliun.
"Realisasi anggaran IKN 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1 persen," ujar Suahasil.
| Baca juga: Realisasi Anggaran IKN Hingga Agustus 2024 Capai Rp18,9 Triliun, Arti dan Dampaknya? |
Anggaran tersebut terbagi ke dalam dua klaster utama, yaitu klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur. Dari anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp40,7 triliun, telah terealisasi sebesar Rp16,2 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, gedung kementerian koordinator, gedung kementerian lainnya, serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Selain itu, sebagian besar dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti tower rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak bagi para menteri, pembangunan rumah sakit, serta infrastruktur jalan, jembatan, dan bandara di kawasan IKN.
Salah satu proyek strategis yang mendapatkan dana besar adalah penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi serta penataan kawasan embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pengendalian banjir di IKN.
Sementara itu, realisasi untuk klaster non-infrastruktur mencapai Rp2,7 triliun dari pagu Rp3,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk operasional Otorita IKN, kegiatan perencanaan dan koordinasi pemindahan ibu kota, promosi serta sosialisasi terkait pembangunan IKN, hingga dukungan keamanan dari Polri.
Sisa Anggaran Rp25,1 Triliun
Meskipun telah banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan, anggaran sebesar Rp25,1 triliun masih tersisa dengan hanya beberapa bulan tersisa di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa serapan anggaran IKN belum maksimal, padahal proyek ini menjadi prioritas nasional dalam rangka memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.Secara total, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN selama periode 2022-2024 mencapai Rp76,5 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun di tahun 2024. Hingga saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah percepatan serapan anggaran di tengah waktu yang terbatas menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi.
Transisi ke Pemerintahan Prabowo
Presiden Jokowi, yang akan lengser pada 20 Oktober 2024, setelah satu dekade menjabat, akan digantikan oleh Prabowo Subianto, pemenang Pilpres 2024. Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan IKN, dengan menekankan pentingnya evaluasi dan efisiensi dalam melanjutkan proyek ambisius ini.Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menyebutkan bahwa proyek IKN adalah bagian dari transformasi besar Indonesia yang harus dilanjutkan. Namun, ia juga memberikan sinyal bahwa pengelolaan anggaran dan penyelesaian proyek harus lebih efisien dan tepat sasaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Prabowo menghadapi tantangan besar untuk menjaga momentum pembangunan IKN sambil memastikan bahwa dana yang tersisa dapat dimanfaatkan secara efektif di tengah transisi kepemimpinan ini. Banyak pihak yang menantikan bagaimana kelanjutan proyek ini di bawah kendali pemerintahan baru, serta bagaimana Prabowo akan mengarahkan visi dan strategi ke depan untuk IKN.
Percepatan serapan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan IKN menjadi fokus utama, terutama dengan sisa anggaran Rp25,1 triliun yang harus digunakan dengan baik. Masa transisi kepemimpinan ini menjadi momen penting bagi keberlanjutan proyek IKN, dan realisasi penuh dari anggaran akan menjadi kunci untuk menjamin kelancaran pemindahan ibu kota dan tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
