"Kita akan mempermulus atau menjaga jatuh tempo utang yang rata-rata masih di atas delapan tahun, jadi pembiayaan kita cukup baik,” kata Sri Mulyani, dalam seminar Outlook Perekonomian Indonesia 2023, di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022.
Pemerintah akan terus melakukan perhitungan terhadap potensi risiko yang terjadi di 2023 antara lain dengan menyiapkan Rp200 triliun dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebagai bantalan pembiayaan.
"Kita juga upsizing pembiayaan yang tidak bergantung pada volatilitas market, seperti pinjaman bilateral dan multilateral. Itu jauh lebih aman dan kita akan maksimalkan,” tukasnya.
| Baca: Menhub Jajaki Investasi Sektor Udara dan Laut dengan UEA-Qatar |
Adapun pada 2023, pemerintah tidak akan melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia karena Surat Keputusan Bersama (SKB) jilid III yang berlaku hanya sampai 31 Desember 2022.
"Di market di 2023 kita tetap oportunistik. Waktu itu, saat ada gejolak pada Juli lalu, kita tetap bisa issue bond global yang luar biasa dengan prize sangat kompetitif yakni dengan suku bunga di bawah 1,5 persen," pungkas Sri Mulyani.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
