“Masyarakat kita luas sekali, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat kita lulusan SD, jadi untuk bertransaksi digital hingga transaksi cash mengecil itu perlu waktu,” katanya dikutip dari Antara, Rabu, 3 Agustus 2022.
| baca juga: LPS Berpeluang Punya Mandat untuk Jamin Polis Asuransi |
Ia menyebutkan pada 2019 transaksi keuangan cash masih mencapai 60 persen dari total transaksi keuangan, lalu menurun menjadi 58 persen di 2020, dan meningkat sedikit menjadi 59 persen di 2021.
Hanya saja transaksi nontunai antar akun saat juga mulai meningkat hingga mencapai 20 persen di 2021 dari tahun sebelumnya sebesar 18 persen.
“Jadi kita memang bergerak ke arah sana meskipun pendidikan masyarakat kira yang rendah membuat uang digital sulit menguasai pasar Indonesia,” katanya.
Purbaya mencatat uang elektronik yang beredar di masyarakat mencapai Rp9.009,4 triliun pada Mei 2022, yang dapat dijamin oleh LPS ke depannya dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
LPS juga sedang membuat framework agar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga dapat melakukan transformasi digital sehingga tidak kalah bersaing dengan perbankan yang lebih besar.
“Kita mencoba berkontribusi semaksimal mungkin. Terdapat 1.600 BPR yang dananya kita jamin, karena sebagian besar dari mereka kemampuan digitalnya amat lemah sehingga kami buat framework itu,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
